Kunci Sukses Penerapan Otonomi Daerah Menurut Sekjen Kemendagri

Di tengah penerapan sistem otonomi daerah, kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah merupakan salah satu variabel terpenting dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Ini mengingat sistem otonomi daerah memberikan sejumlah kewenangan terkait urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah (Pemda).

oleh stella maris diperbarui 21 Feb 2024, 20:09 WIB
Sekjen Kemendagri saat menghadiri acara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2024 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Rabu (21/2).

Liputan6.com, Jakarta Kunci sukses penerapan ekonomi daerah dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2024 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Rabu (21/2).

Dia menjelaskan bahwa di tengah penerapan sistem otonomi daerah, kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah merupakan salah satu variabel terpenting dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Ini mengingat sistem otonomi daerah memberikan sejumlah kewenangan terkait urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah (Pemda).

Meski demikian, lanjut Suhajar, kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah tidak dapat berjalan efektif bila kepala perangkat daerah tidak memberikan dukungan secara optimal. Oleh karena itu, variabel kedua kesuksesan otonomi daerah adalah kapasitas perangkat Pemda. Hal ini karena mereka bertanggung jawab dalam mengerjakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

 

Sekjen Kemendagri saat menghadiri acara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2024 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Rabu (21/2).

"Yang ketiga adalah partisipasi dan kontrol masyarakat, karena yang dilayani adalah masyarakat," ujar Suhajar.

Dia menegaskan, Pemda harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini salah satunya dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, murah, bahkan gratis.

"Dan fungsi pemerintahan adalah pelayanan untuk melahirkan keadilan, pembangunan untuk melahirkan kesejahteraan, pemberdayaan untuk melahirkan kemandirian, dan pengaturan untuk melahirkan ketertiban," ujar Suhajar.

 

 

(*)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya