Liputan6.com, Jakarta Masyarakat di Indonesia tengah resah. Bukan soal hasil Pemilu 2024, melainkan keresahan mengenai harga beras di pasaran yang tak kunjung turun. Ya, harga beras masih mahal. Padahal pemerintah sudah jor-joran gelar operasi pasar hingga bagi-bagi bansos beras. Tujuannya adalah untuk bisa menekan harga beras dan menjaga daya beli masyarakat.
Perlu diketahui saja, soal harga beras ini, sebenarnya pemerintah mengatur Harga Eceran Tertinggi berdasarkan zonasi. Untuk Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp 10.900/kg sedangkan beras premium Rp. 13.900/kg.
Advertisement
Sementara itu, untuk Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp 11.500/kg dan beras premium Rp 14.400/kg. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.
Namun faktanya dipasaran, harga beras masih di atas HET. Dikutip dari Panel Harga Badan Pangan, harga beras premium naik 1,37 persen menjadi Rp 16.240 per kg. Sama halnya dengan beras medium juga masih naik dikisaran RP 14.100 per kg.
Tidak hanya soal mahalnya harga beras, keresahan masyarakat makin menjadi-jadi setelah beras di ritel modern mulai lenyap. Banyak yang menduga, langkanya beras di ritel modern seperri Alfamart dan Indomaret ini karena stok beras digunakan pemerintah untuk bagi-bagi bansos.
Namun ternyata bukan begitu faktanya. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, langkanya beras di ritel modern ini karena harga beras di tingkat produsen sudah tinggi, bahkan di atas HET.
"HET untuk beras premium adalah Rp 13.900 (per kg). Anda bisa bayangkan, ritel modern kira-kira berani enggak melanggar HET? Enggak berani. Reputational problem," ungkap Bayu.
"Kalau sampai ketahuan, maka itu akan timbulkan masalah bagi si ritel modern. Dan orang tidak peduli, misal Alfamart yang ada di daerah mana, yang kena seluruh Alfamart, karena tanggung jawab manajemen," tegasnya.
Alhasil, pengusaha produsen beras tak ingin menjual rugi ke ritel modern. Sehingga mulai mengurangi pasokan beras ke sana.
"Mereka mulai kurangi pasokan ke ritel modern. Kalau kita masuk ke pasar tradisional, itu tersedia berasnya, ada. Cuman mahal di atas HET (beras). Ini lah situasi gambaran perberasan sekarang," pungkas Bayu.
Penjelasan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan mahalnya harga beras dan kelangkaan di pasar dan ritel dikarenakan terlambatnya masa panen. Hal ini membuat produksi beras hasil panen belum masuk ke pasar-pasar.
"Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).
Selain itu, kata dia, kelangkaan terjadi karena adanya masalah distribusi yang terganggu karena banjir. Namun, Jokowi menyebut masalah ini sudah diselesaikan melalui pengiriman dari Bulog ke daerah Pasar Induk Cipinang.
"Nanti dilihat saya kira akan dalam seminggu dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen kalau panen raya datang pasti sudah," ujarnya.
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak pulau. Sehingga, masalah distribusi adalah hal yang biasa terjadi dan harus diselesaikan.
"Ya ini negara besar kita harus tau dan berpulau-pulau. Kalau distribusinya kadang terhambat ya itu yang harus diselesaikan. Tapi kan itu tidak semuanya gitu lho," tutur Jokowi.
Data Stok Beras Indonesia
Bicara mengenai stok beras, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan penjelasan. Pertama, hasil produksi beras sejak akhir 2023 masih menunjukan angka surplus.
Direktur Serealia Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab mengatakan, gejala El Nino memang sangat berdampak terhadap tingkat produksi padi dan beras. Namun, produksi beras nasional pada akhir 2023 masih surplus.
Surplus tersebut diperoleh dari hasil produksi beras sepanjang tahun lalu yang sebesar 30,96 juta ton. Plus tambahan alokasi impor beras sekitar 2,7 juta ton.
"Sehingga kita punya beras di tahun 2023 sebanyak 33,6 juta ton beras. Sementara kebutuhan di tahun 2023 hanya sekitar 30,62 juta ton. Artinya kita masih punya carry over dari 2023 untuk 2024 hampir sekitar 3 juta ton beras," kata Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, dikutip dari YouTube Kemendagri RI.
Sementara pada awal 2024, ia melanjutkan, tambahan stok beras nasional berada di kisaran 1,31 juta ton. Itu berasal dari hasil produksi petani 910 ribu ton plus impor 400 ribu ton.
"Kalau ditambah carry over-nya, maka kita punya sekitar 4,31 juta ton beras. Artinya apa, kalau kita punya 4,31 juta ton beras, kebutuhan kita hanya 2,5 juta ton, harusnya di bulan Januari kita tidak sulit. Artinya beras itu cukup," terang Ismail.
Waspada Dongkrak Inflasi
Soal tren kenaikan harga beras ditambah langkanya beras di pasar ritel mdern ini jelas mengancam ekonomi Indonesia. Kok bisa? Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman menjelaskan dampak kenaikan harga beras ini.
Untuk Januari saja kontribusi beras terhadap inflasi sebesar 0,64 persen,.sehingga komponen inflasi volatile food meningkat menjadi 7,22 persen.
"Saya sampaikan tiga hal pertama dampak beras ke inflasi, pada bulan Januari kemarin inflasi dia (beras) berdampak 0,64 persen month to month, ini dia bobotnya 3,43 persen kalau pakai SBH 2022 yang baru dikeluarkan BPS. Itulah yang menyebabkan volatile food kita mencapai 7,22 persen inflasinya," kata Aida dalam konferensi pers di RDG Februari 2024, di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Intinya, jika inflasi ini meroket, daya beli masyarakat jelas turun. Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi rumah tangga merosot akibat harga beras mahal, jelas pemerintah akan semakin sulit menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sering dipuji IMF ini.
Advertisement
Sederet Strategi Pemerintah
Jelas tak ingin berlarut dalam mahalnya harga beras, Presiden Jokowi jelas langsung turun tangan. Sederet upaya dilakukan, mulai dari pembagian bansos beras kepada 22 juta kepala keluarga.
Jumlah penerima inipun sebenarnya naik jika dibandingkan data sebelumnya yaitu 21,3 juta keluarga penerima manfaat.
Tidak hanya bagi-bagi bansos beras, Jokowi juga meminta Bulog membanjiri pasaran dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tujuannya, guna menekan harga beras di tingkat konsumen.
Jokowi menegaskan, berapapun jumlah yang diminta oleh pasar, Bulog harus bisa mengalokasikan beras. Baik untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun untuk tujuan komersial.
Merespon ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Bulog langsung eksekusi.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa, mengatakan saat ini Pemerintah telah menyalurkan beraas SPHP ke ritel modern untuk menggantikan beras premium yang langka.
Selain ke ritel modern, Pemerintah juga menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia. Tujuannya agar kebutuhan beras bagi masyarakat dapat terpenuhi.
"Kita juga melakukan SPHP di pasar-pasar tradisional. Kalau di lapangan di pasar tradisional beras itu banyak tidak ada kurang beras," kata Ketut Astawa kepada Liputan6.com.
Operasi Pasar Bulog
Perum Bulog mulai Selasa (20/2/2024) menggelontorkan komoditas pangan murah melalui operasi pasar bertajuk Program BULOG SIAGA (akSI Amankan harGA) yang dilaksanakan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, program tersebut diluncurkan untuk menyikapi lonjakan harga beras yang saat ini terjadi.
"Kegiatan ini merupakan respons konkrit Bulog terhadap keresahan masyarakat yang secara umum terdampak dengan adanya fenomena kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh komoditi pangan murah," ujar dia, Selasa, 20 Februari 2024.
BULOG SIAGA ini akan menjual beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat, sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditas kepada konsumen langsung.
"Program ini dilaksanakan guna mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat. Adapun lokasi pelaksanaan program ini diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menyasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, kawasan industri dan lainnya," tambah Bayu.
Harapan Pedagang Pasar
Aksi yang sudah dijalankan pemerintah ini jelas menjadi harapan baru bagi sejumlah pihak, salah satunya pedagang pasar.
Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan berharap rencana Bulog mengguyur beras ke pasaran bisa efektif. Dia ingin hal tersebut bisa menyentuh seluruh pasar di Indonesia.
"Kami kira Bulog ingin mengguyur berasnya ke pasar ya kami apresiasi, jadi pengaruhnya kita lihat kedepan jika Bulog mengguyur secara masif dan merata di seluruh pasar tradisional di seluruh Indonesia," ucap Reynaldi kepada Liputan6.com.
Dia berharap, harga beras bisa turun menjelang momen Ramadan 2024 mendatang. Mengingat lagi, mendekati Ramadan, biasanya harga pangan ikut merangkak naik, termasuk beras.
Tidak hanya itu, Dia meminta pemerintah bisa memaksimalkan penyerapan produk pertanian pada panen raya mendatang. Menurutnya, langkah ini sebagai cara jitu untuk menekan harga di tingkat konsumen.
"Maka penting untuk mengoptimalisasi sentra-sentra pertanian yang ada agar pemerintah mampu untuk menyerap seluruh hasil pertanian, baik itu bahan pertanian dari petani kemudian hasil pertanian holtikuktura yang lain agar dioptimalisasi sehingga harga-harga yang hari ini terpantul tinggi bisa di tekan," urainya.
Perlu Impor Beras Lagi?
Demi menurunkan harga beras ini, pengusaha juga memberikan masukan ke pemerintah. Menurut Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira menjelaskan bila ketersediaan semakin menipis dan lonjakan harga beras belum menunjukkan tanda akhir, baiknya Pemerintah mulai mempetimbangkan untuk melakukan operasi pasar.
“Cadangan beras dari BULOG mungkin juga bisa langsung disalurkan,” sebutnya.
“Salah satu yang paling efektif memang dari operasi pasar, sulit cara lain untuk menurunkan harga. Juga agar harga beras bisa disesuaikan dN bisa dijual dengan harga yang terjangka,” jelasnya.
Terkait alternatif lain salah satunya penambahan impor beras, Angga melihat, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).
Modernisasi Pertanian
Guyuran beras di pasaran menjadi solusi jangka pendek yang dilakukan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan solusi jangka panjang agar persoalan beras ini tidak membuat resah masyarakat terus.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Azizah Fauzi mengusulkan, pemerintah harus meningkatkan produktivitas petani di Indonesia. Caranya, tentu dengan membekali petani dengan teknik bertani modern dan memanfaatkan bibit unggul.
"Peningkatan produktivitas melalui penggunaan input bermutu, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, hingga kebijakan yang lebih terbuka pada perdagangan internasional sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga keterjangkauan masyarakat kepada harga pangan," jelas Azizah.
Dengan berbagai usulan ini, diharapkan pemerintah bisa menjalankan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Advertisement
