Liputan6.com, Jakarta - Para jutawan dan miliarder di Amerika Serikat (AS) tercatat menghindari pajak total lebih dari USD 150 miliar atau setara Rp 2,3 kuadriliun per tahun. Hal ini menambah defisit pemerintah dan menciptakan kurangnya keadilan dalam sistem perpajakan.
Temuan itu diungkapkan Internal Revenue Service (IRS). Dengan pendanaan baru miliaran dolar dari Kongres, IRS telah melancarkan tindakan keras terhadap warga kaya, kemitraan, dan perusahaan besar di AS.
Advertisement
Mengutip CNBC International, Jumat (23/2/2024) Komisaris IRS Danny Werfel mengatakan badan tersebut telah meluncurkan beberapa program yang menargetkan pembayar pajak dengan pengembalian paling rumit untuk membasmi penghindaran pajak, dan memastikan setiap wajib pajak memberikan kontribusi yang adil.
"Ketika saya melihat apa yang kita sebut dengan kesenjangan pajak (tax gap), yaitu jumlah uang yang terhutang versus jumlah yang dibayarkan, para jutawan dan miliarder tidak pendapatan mereka, jumlahnya mencapai USD 150 miliar dari kesenjangan pajak kita," kata Danny Werfel.
"Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," ujarnya.
Werfel juga mengungkapkan, kurangnya pendanaan di IRS selama bertahun-tahun membuat lembaga tersebut kekurangan staf, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendanai audit, terutama untuk pengembalian yang paling rumit dan canggih, yang membutuhkan lebih banyak sumber daya.
Audit terhadap pembayar pajak yang berpenghasilan lebih dari USD 1 juta per tahun turun lebih dari 80 persen selama dekade terakhir, sementara jumlah pembayar pajak dengan penghasilan USD 1 juta melonjak 50 persen.
"Untuk pengajuan yang rumit, semakin sulit bagi kami untuk menentukan berapa saldo yang harus dibayar," beber Werfel.
"Jadi untuk memastikan keadilan, kita harus melakukan investasi untuk memastikan bahwa apakah Anda seorang pelapor rumit yang mampu menyewa pengacara dan akuntan, atau pelapor sederhana yang memiliki satu penghasilan dan menerima potongan pajak standar. IRS juga dapat menentukan utangnya. Dan bagi kami, itu adalah sistem yang lebih adil," imbuhnya
Pendapatan Pajak dari Penegakan IRS Diramal Sentuh Rp. 8,7 Kuadriliun
Departemen Keuangan mengatakan pekan lalu pihaknya memperkirakan penegakan IRS akan menghasilkan tambahan pendapatan pajak sebesar USD 561 miliar atau setara Rp. 8,7 kuadriliun antara tahun 2024 dan 2034.
Angka tersebut merupakan proyeksi yang lebih tinggi daripada yang dinyatakan sebelumnya.
IRS mengatakan bahwa untuk setiap dolar tambahan yang dikeluarkan untuk penegakan hukum, badan tersebut memperoleh pendapatan sekitar USD 6.
Advertisement
IRS: 1.600 Warga Kaya di AS Belum Lunasi Tagihan Pajak
IRS pun membeberkan keberhasilan awalnya dengan program mengumpulkan pajak yang belum dibayar dari para jutawan.
Badan tersebut mengidentifikasi 1.600 pembayar pajak jutawan yang gagal membayar setidaknya hingga USD 250.000 dari masing-masing pajak yang telah ditetapkan.
Sejauh ini, IRS telah mengumpulkan lebih dari USD 480 juta atau Rp. 7,4 triliun dari kelompok jutawan yang gagal bayar tersebut.
"Kami masih melanjutkan (penarikannya)," kata Werfel.
Hadapi Kritik di Kongres AS
Di sisi lain, beberapa anggota Partai Republik di Kongres telah meningkatkan kritik mereka terhadap IRS dan upaya penegakan hukum yang diperluas.
Mereka mengatakan gelombang audit baru akan membebani usaha kecil dengan birokrasi yang tidak mendesak, dan investigasi yang sia-sia selama bertahun-tahun, juga tidak akan meningkatkan pendapatan yang dijanjikan.
Sebelumnya, Undang-Undang Pengurangan Inflasi di AS memberi IRS suntikan dana sebesar USD 80 miliar, namun anggota Kongres dari Partai Republik memenangkan kesepakatan tahun lalu untuk mengambil kembali dana sebesar USD 20 miliar. Kini mereka mendesak pemotongan lebih lanjut.
IRS Periksa Kepatuhan Pajak Miliarder Pengguna Pesawat Pribadi
Selain itu, badan tersebut mengumumkan program untuk mengaudit pemilik jet pribadi, yang mungkin menggunakan pesawat mereka untuk perjalanan pribadi dan tidak memperhitungkan perjalanan atau pajak mereka dengan benar.
Werfel mengatakan, IRS mulai menggunakan database publik mengenai penerbangan jet pribadi dan alat analisis untuk mengidentifikasi dengan lebih baik terkait kemungkinan penghindaran pajak tertinggi.
Werfel menyebutkan, bagi beberapa perusahaan dan pemilik, pengurangan pajak dari jet perusahaan bisa mencapai "puluhan juta dolar."
Advertisement
