Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan segera bertemu dengan Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla. Politikus PDIP Adian Napitupulu memastikan, pertemuan itu akan segera terjadi. Namun ia enggan menyebutkan tanggal pastinya.
“Pasti terjadi lah (pertemuan Mega-JK),” kata Adian di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Advertisement
Menurut Adian, pihaknya akan mengikuti dan menyimak apabila pertemuan itu benar terjadi. “Kita denger aja, kita ikuti,” kata dia.
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mendengar ada rencana ketua umumnya Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla. Meski demikian, dia belum tahu pasti kapan pertemuan itu digelar.
"Saya dengar ada rencana, (Megawati bertemu JK), saya kira tidak hanya Pak JK, saya kira banyak tokoh juga yang pengen ngobrol lah tentang situasi Indonesia hari ini," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).
Dia menyebut, kedua tokoh itu pasti akan membahas situasi merosotnya demokrasi akibat cawe-cawe kekuasaan. Menurutnya, para tokoh ingin mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda.
"Ya pasti bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan dan bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan kan kira-kira seperti itu," ungkap Deddy.
Terpisah, Juru Bicara Tim Pemengan Nasional (TPN) Chico Hakim mengakui ada kabar Megawati akan bertemu JK. Menurutnya, pertemuan antar tokoh itu perlu disambut secara positif.
"Memang beredar kabar seperti itu. Bila memang Bu Mega akan bertemu dengan Pak Jusuf kalla, saya rasa ini suatu hal yang harus kita sambut dengan positif. Baik kami dari PDI Perjuangan dan juga dari TPN Ganjar Mahfud dan juga rakyat secara umum," ucapnya.
Soal Hak Angket
Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan Pemilu.
“Enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas,” kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak atau pun tidak serius terkait wacana hak angket. Oleh karena itu ia mendorong DPR segera memanggil penyelenggara pemilu.
Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker aja dulu,” kata dia.
“Kami tidak pernah tidak serius,” sambungnya.
Ia memastikan, Fraksi PDIP di DPR telah siap mengakukan hak angket. Sebab, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyatakan siap.
“Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya,” pungkasnya.
Advertisement
