Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai sistem SIREKAP besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah gagal lantaran telah banyak menimbulkan kegaduhan serta ketidaksinkronan data perhitungan manual. Namun hingga kini, KPU tidak kunjung ada pernyataan maaf.
Advertisement
"Masa kaya gitu mau kita terima, yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya 'ya kami salah' itu paling fair," ungkap Ganjar di kawasan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Salah satu contoh yang dikatakan Ganjar yakni sistem Sirekap di Singapura yang telah diakui pihak IT-nya memang ada masalah. Namun dari pihak KPU RI mengkalim tidak ada masalah.
"IT nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian kedua bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini," tegas dia.
Dari fenomena tersebut ia menegaskan salah satunya dengan mendorong hak angket di meja DPR RI yang tugas fungsinya juga sebagai pihak pengawas.
"Penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok, dan pernah terjadi. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas lah," imbuh Ganjar.
Ganjar Sebut Tidak Menggertak soal Hak Angket
Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan Pemilu.
“Enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas,” kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak atau pun tidak serius terkait wacana hak angket. Oleh karena itu ia mendorong DPR segera memanggil penyelenggara pemilu.
"Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker aja dulu,” kata dia.
“Kami tidak pernah tidak serius,” sambungnya.
Ia memastikan, Fraksi PDIP di DPR telah siap mengakukan hak angket. Sebab, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyatakan siap.
“Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya,” pungkasnya.
Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com
Advertisement
