Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan depan.
Sesuai dengan arahan Menteri ATR AHY, dirinya bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengidentifikasi dan menginventarisasi pekerjaan yang bisa diselesaikan satu tahun atau sampai dengan Oktober 2024 maupun yang 100 hari yang mungkin diselesaikan dan ada masalah serta bagaimana solusinya.
Advertisement
"Notulensi sudah saya kirimkan ke Menteri, ada beberapa hal yang saya kira dalam 100 hari ini harus dikerjakan oleh Mas Menteri dan saya kira Mas Menteri langsung yang akan menyampaikan ke media. Pada pekan depan, namun detailnya waktunya belum ditentukan, Menteri AHY berkenan untuk mengunjungi IKN, sekaligus mengecek beberapa pekerjaan ATR/BPN terutama pengadaan tanah yang untuk membantu amanah Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan IKN," ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (23/2/2024).
Selain berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke IKN, Mas Menteri AHY juga dalam waktu dekat akan meresmikan gerai layanan sertifikat elektronik di Bali.
"Perintah beliau dalam waktu dekat ini juga yakni terkait kunjungan ke Bali untuk meresmikan gerai layanan sertifikat elektronik di Bali," kata Raja Juli Antoni.
Sebagai informasi, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa pembangunan IKN menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia.
Pembangunan IKN
Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.
Dibangun dengan identitas nasional, IKN mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Pejabat Pemerintah di IKN Tak Dapat Mobil Dinas, Wajib Naik Angkutan Umum
Sebelumnya, pemerintah benar-benar menjadikan IKN Nusantara sebagai kota ramah lingkungan. Salah satu yang dicanangkan adalah mobilitas penduduk IKN 80 persen menggunakan angkutan umum.
Tidak hanya itu, IKN juga akan dipenuhi dengan kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik hingga motor listrik.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, sebagai bagian mendukung green city, pejabat pemerintah yang tinggal di IKN bahkan tidak memperoleh jatah mobil dinas.
"Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi. Memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh," ungkapnya, Jumat (23/2/2024).
Presiden dan Menteri
Nantinya, di IKN, APBN hanya menganggarkan mobil dinas untuk Presiden dan Menteri.
"Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia.
Advertisement
IKN Bakal Punya Transportasi Canggih, Ini Salah Satunya
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut kereta canggih otonomos di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam kajian pemerintah. Menyusul, pusat pemerintahan itu yang bakal mengadopsi banyak transportasi canggih.
Adita mengatakan hal ini sudah keluar dalam diskusi yang dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Termasuk usulan nantinya ada trem di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
"Dari pak Menhub ada diskusi mengenai ART (Autonomous Railway Transport), seperti trem untuk inner-nya IKN, itu juga ada beberapa diskusi ke arah situ," kata dia saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, ditulis Selasa (14/11/2023).
Kendati begitu, Adita menegaskan kalau usulan itu masih dalam kajian. Hal ini mencakup juga kebutuhan dan teknologi yang akan digunakan kedepannya.
"Tapi sekali lagi ini masig harus dikaji. Tapi dilihat dari kebutuhan, radius, teknologinya, sepertinya ART jadi opsinya juga untuk di dalam IKN. Iya disitunya, itu yang masih dibahas. Tetapi, untuk yg lain-lain kita masih liat dulu, yang paling tepat yang mana. Disesuaikan sama kondisi daerah," paparnya.
Kereta Gantung
Adita mengatakan, ada kajian juga terkait pembangunan kereta gantung di IKN. Pembahasan ini dilakukan dengan seluruh pihak terkait.
"Kita juga pernah coba jajaki kereta gantung dan sebagainya, tapi sekali lagi perlu penjajakan lagi, dibahas sama K/L terkait, termasuk sama Bappenas, PUPR, Otorita (IKN). Jadi, masih dalam pembahasan," jelasnya.
