Mahfud MD: Hak Angket Urusan Parpol, Bukan Paslon

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD menyatakan, tidak ada perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo terkait rencana penggunaan hak angket di DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 23 Feb 2024, 20:30 WIB
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD. (Tim News).

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD menyatakan, tidak ada perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo terkait rencana penggunaan hak angket di DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Saya tidak ikut urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar,” kata Mahfud dikutip dari akun X @mohmahfudmd, Jumat (23/2/2024).

Dia menjelaskan, hak angket adalah hak yang partai politik khususnya anggota DPR, bukan hak capres/cawapres. Ia mengingatkan dirinya bukan orang parpol.

"Secara konstitusi hak angket itu urusan parpol di DPR, bukan urusan paslon capres/cawapres. Saya bukan orang parpol atau anggota DPR. Kalau Mas Ganjar memang orang parpol," imbuhnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan Pemilu.

“Enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas,” kata  Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

 Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak atau pun tidak serius terkait wacana hak angket. Oleh karena itu ia mendorong DPR segera memanggil Peyelenggara Pemilu.

“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker aja dulu,” kata dia.

“Kami tidak pernah tidak serius,” sambungnya.

 


PDIP Siap Hak Angket

Ganjar memastikan, Fraksi PDIP di DPR telah siap mengakukan hak angket.

Sebab, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyatakan siap.

 “Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya,” pungkasnya.

 


Surya Paloh Akah Bertemu Megawati

Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh, berencana bakal menemui Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Meski tidak membeberkan jadwal pertemuan secara rinci, Paloh bakal menyesuaikan dengan kesiapan Megawati.

"Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, itu terserah Mbak Mega aja," kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Paloh mengatakan, pertemuan bersama Megawati tidak menutup kemungkinan bakal turut membahas tindak lanjut wacana hak angket DPR RI untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

Sebab, kata dia, wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan oleh calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. PDIP, kata dia sebagai parpol pengusung Ganjar tidak bisa sendiri untuk maju ke parlemen memperjuangkan hak angket.

"Jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita," kata dia.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya