Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta partai politik pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar realistis terkait pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Dia pun mempertanyakan apa hal yang ingin dicapai dari penggunaan hak angket.
"Kita harus lihat, apa yang ingin dicapai (dari hak angket)? tapi kita kan harus realisitis. Pemilu ini kan landslide kemenangan tinggi," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Advertisement
Dia mengatakan bahwa partai politik telah menerima hasil dari pemilihan legilatif (Pileg) 2024. Airlangga meminta partai politik tak memaksakan hal yang kurang tepat, seperti hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Parpol kan juga menerima hasil pemilu legistatif, jadi artinya kita harus jelas dan 8 persen itu setara 16 juta. Jadi kalau mau diteliti 16 juta itu sangat masih. Jadi logika untuk memaksakan itu kurang tepat," jelasnya.
Disamping itu, Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen. Terlebih, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah masuk ke kabinet Jokowi.
"Ini kan masih pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Yang mendukng Presiden Jokowi kan mayoritas (di DPR). Ditambah Pak AHY dilantik jadi menteri, tambah mayoritas lagi. Kita harus lihat dalam konteks itu," tutur Airlangga.
"Kalau Golkar enggak mendukung (hak angket), enggak tahu kalau (partai) yang lain," sambung dia.
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan hak politikus di DPR RI.
Namun, dia memastikan partainya dan partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menolak hak angket yang diusulkan calon presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo.
"Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak (hak angket)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Dia menyampaikan koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun kini semakin kuat, usai bergabungnya Partai Demokrat. Hal ini menjadikan PKS sebagai satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan atau oposisi.
"Koalisi presiden sampai saat ini adalah pertama dengan Mas AHY masuk (jadi Menteri ATR/BPB). Jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit," jelasnya.
Hanya saja, saat ini terjadi perubahan peta politik karena PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai dengan suara terbanyak di parlemen, mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Pasangan ini juga didukung oleh PPP.
Selain itu, ada PKB dan Partai NasDem yang juga mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sehingga, saat ini parpol pengusung Prabowo-Gibran di parlemen hanya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN.
Advertisement
