Kepala BSKDN Kemendagri: Low Carbon City Memacu Tiap Kota Tingkatkan Kualitas Udara dan Pengelolaan Sampah

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menangani permasalahan sampah dengan menerapkan Low Carbon City.

oleh Tim News diperbarui 27 Feb 2024, 08:44 WIB
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemkot Makassar Tahun 2024 yang mengusung tema Makassar Low Carbon City dengan Metaverse di Hotel Four Points Sheraton Makassar, Senin 26 Mei 2024 (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menangani permasalahan sampah dengan menerapkan Low Carbon City.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pada tahun 2022 Indonesia menghasilkan 35,93 juta ton timbulan sampah. Adapun dari jumlah tersebut 37,51 persennya atau 13,47 juta ton timbulan sampah belum terkelolah.

"Low Carbon with Metaverse misalnya merupakan salah satu jenis inovasi yang dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah lingkungan di Indonesia. Inovasi semacam ini harus terus didukung perkembangannya," jelas Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemkot Makassar Tahun 2024 yang mengusung tema Makassar Low Carbon City dengan Metaverse di Hotel Four Points Sheraton Makassar pada Senin 26 Mei 2024.

Guna memaksimalkan penerapan Low Carbon City dengan metaverse, Yusharto membeberkan sejumlah strategi yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Makassar di antaranya meliputi strategi pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, konservasi energi, transportasi berkelanjutan, penataan kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, strategi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar.

"Kami harap ada kerja sama antar OPD di Makassar terutama Dinas Lingkungan Hidup, lalu ada Dinas Perhubungan berikut seluruh unsur yang ada di OPD di Kota Makassar," jelasnya.


Manfaat

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan manfaat dari kebijakan Low Carbon City di antaranya dapat meningkatkan kualitas udara, menurunkan resiko penyakit, dapat secara aktif melakukan perdagangan karbon sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki kesempatan mendapatkan dana hibah dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

"Kebijakan Low Carbon City dapat memacu setiap kota untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas udara di wilayahnya hingga mengelola sampah dengan lebih baik lagi dari waktu ke waktu," tambahnya.

Yusharto juga mengapresiasi Pemkot Makassar yang telah berusaha memaksimalkan penerapan Low Carbon City demi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Dalam hal ini, dirinya menyarankan Pemkot Makassar untuk belajar dari daerah lainnya yang menghasilkan sejumlah inovasi di bidang lingkungna hidup seperti Inovasi Rusunawa Eco Green milik Pemkot Cimahi, Inovasi Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (Klik Me) yang diinisiasi oleh Kabupaten Kartanegara dan masih banyak inovasi lainnya.

Infografis Brand Modest Fashion Lokal. (Liputan6.com/Abdillah)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya