Ohana Soroti soal Proses Perencanaan Daerah yang Belum Optimal Pertimbangkan Hak dan Kewajiban Disabilitas

Sementara, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dalam pendataan dan perencanaan inklusif yakni:

• Adanya stigma negatif mengenai kedisabilitasan sehingga data Penyandang Disabilitas tidak dapat diperoleh
• Belum tersedianya standarisasi pendataan sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas
• Belum dilakukannya sinkronisasi data Penyandang Disabilitas antara Organisasi Perangkat Daerah terkait
• Keterbatasan pemahaman serta perspektif dari pihak yang terkait dengan proses Pendataan Penyandang Disabilitas
• Belum terjalinnya (kerja sama) antara Pemerintah dan Organisasi Penyandang Disabilitas
• Pemahaman terhadap aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas masih dianggap sebagai penambahan beban pentangular
• Belum tersedianya data terpilah mengenai hak dan kebutuhan dari setiap ragam Penyandang Disabilitas.

Berbagai masalah terkait pendataan inklusif memicu berbagai dampak negatif yakni:

• Kebutuhan dan hak Penyandang Disabilitas tidak dapat dipenuhi secara optimal
• Pemenuhan hak setiap ragam Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan aspek yang dibutuhkan
• Data yang dihasilkan tidak valid
• Penyandang Disabilitas tidak optimal dalam mengakses pelayanan dasar
• Kebutuhan Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi sesuai dengan hak dan kebutuhannya
• Intervensi kebijakan dan serta program yang dibuat tidak tepat sasaran.

Selain soal pendataan inklusif, Analisis Inklusif Disabilitas yang disusun Ohana juga menyoroti soal Penyediaan Lingkungan tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam sasaran strategis ini, masalah yang dihadapi adalah:

• Tempat pengungsian yang tidak akses untuk Penyandang Disabilitas
• Panduan pembuatan jalur pedestrian yang akses bagi Penyandang Disabilitas tidak diimplementasikan secara menyeluruh oleh pelaksana di lapangan
• Belum optimalnya integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan infrastruktur publik, seperti misalnya antara dinas yang membidangi pekerjaan umum dengan dinas yang membidangi urusan pertamanan
• Gedung perkantoran dan fasilitas publik belum akses bagi Penyandang Disabilitas
• Aksesibilitas kawasan permukiman bagi Penyandang disabilitas baik yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta masih rendah
• Belum optimalnya aksesibilitas informasi publik bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas
• Masih banyak aktivitas atau kegiatan publik yang belum memberikan akomodasi yang layak dan akses bagi Penyandang Disabilitas.
• Belum tersedia mekanisme khusus mengenai monitoring dan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan publik untuk mengukur tingkat aksesibilitas pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.