Liputan6.com, Jakarta Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (DPP INSA) menggelar pengukuhan pengurus INSA masa bakti 2023-2028 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (29/02/2024).
Pengukuhan pengurus DPP INSA merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Advertisement
Pada kesempatan tersebut, Menhub mengajak para anggota baru DPP INSA untuk jadi mitra pemerintah dalam bantu mewujudukan visi Indonesia Emas 2045.
"Tentu kita memiliki suatu tugas dalam berbangsa dan juga bertanah air. Ide bahwa Indonesia Emas 2045 itu menjadi suatu mimpi kita bersama. Tapi jangan dibiarkan sebagai mimpi, tapi bagaimana aktualisasikan sebagai sesuatu yang konkret," ujarnya.
Menurut dia, mimpi itu bisa tergapai jika sumber daya manusia maupun pertumbuhan ekonominya berjalan baik. "Ada angka yang berbanding lurus dengan INSA adalah kegiatan ekspor. Pertumbuhan itu akan terjadi apabila investasi dan ekspor terjadi dengan baik," imbuhnya.
Namun begitu, Menhub tak menampik sektor pelayaran masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah cukup banyak. Sebab apa yang terjadi di dunia pelayaran disebutnya masih bisa lebih dimaksimalkan.
"Angka ekspor di beberapa pelabuhan tidak signifikan naik, bahkan negara tetangga lebih tinggi. Pelabuhan masing-masinf ingin lakukan direct call, pada akhirnya tidak kontributif," papar Menhub.
"INSA miliki peran untuk berikan suatu dorongan agar ekspor dan Jakarta atau nanti Patimban jadi hub port yang membanggakan. Karena ketika hub port jadi suatu kunci dari kebangkitan ekspor Indonesia, maka secara bola salju (snow ball effect) kegiatan lain juga akan berlangsung dengan baik," tutur Menhub.
Pengusaha Pelayaran Minta Presiden Baru Tak Lupa Indonesia Negara Maritim
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA), Carmelita Hartoto menyampaikan sejumlah harapan terhadap presiden baru pengganti Joko Widodo (Jokowi) yang akan segera melepas jabatannya.
Utamanya, Carmelita meminta agar presiden baru terpilih nantinya tidak melupakan posisi Indonesia sebagai negara maritim. Lantaran, ia menganggap masih ada sejumlah persoalan di sektor maritim yang perlu dituntaskan.
"Kita mau mempertanyakan kembali, presiden itu tetap menganggap bahwa maritim Indonesia ini, apakah Indonesia tetap dianggap negara maritim, atau sekarang fokusnya di tempat lain?" ujarnya di sela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP INSA masa bakti 2023-2028 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
"Karena persoalan maritim ini belum selesai. Jadi kita masih berharap bahwa ini ada kelanjutannya. Kelanjutan kita selesaikan di sana, dari sisi tol lautnya kah, atau semua kebijakan-kebijakan yang lain kita perlu melanjutkan ini," urainya.
Di sisi lain, Carmelita memahami presiden pastinya tidak hanya dipusingkan oleh urusan di sektor pelayaran. Namun, juga di sektor-sektor lainnya lantaran keadaan saat ini masih penuh ketidakpastian.
"Kenapa tidak pasti, kondisi ekonomi global masih ada perang. Sehingga pasti ada berdampak ekonominya di Indonesia," kata Carmelita.
Selain itu, ia menambahkan, Indonesia juga menghadapi arah penggantian kepemimpinan. Ia berharap transisi kepemimpinan nasional bisa berjalan lancar. Sehingga ekonomi tetap bergairah dan berjalan di jalur yang positif.
"Dan kita mengharapkan pemimpin kita yang akan datang nanti mampu memberikan kepastian usaha, tentunya juga penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya di sektor pelayaran kita," pintanya.
Advertisement
Permintaan Pengusaha
Pengusaha pelayaran disebutnya ingin pemerintah baru ke depan mengedepankan konsistensi pada setiap kebijakannya. Carmelita menilai sudah ada kebijakan sektor pelayaran yang berdampak positif, semisal pelaksanaan asas cabotage terkait peran sektor transportasi laut dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Namun, ke depan, para pengusaha pelayaran mendorong pemerintah terus konsisten menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor kemaritiman. Dalam hal ini, Carmelita menuturkan visi empat pilar yang dipegang pengusaha pelayaran yang tergabung dalam INSA, yakni kedaulatan negara, pemberdayaan pelayaran nasional, ekosistem maritim nasional, dan logistik nasional.
"Jadi kedaulatan negara pemerintah ini benar-benar harus mengerti benar, apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara. Kita dari sisi pelayaran tentunya saat bicara kedaulatan negara, pemerintah harus benar-benar konsisten dalam urusan cabotage dan benar-benar menjaga kepentingan daripada pelayaran," tuturnya.
