Liputan6.com, Islamabad - Anggota parlemen di Majelis Nasional Pakistan pada Minggu (3/3/2024) memilih Shehbaz Sharif sebagai perdana menteri baru negara itu untuk kedua kalinya.
Sementara itu, sekutu mantan perdana menteri Imran Khan di parlemen berteriak memprotes pengangkatannya, dengan tuduhan adanya kecurangan dalam pemilu bulan lalu.
Advertisement
Ketua Majelis Nasional Ayaz Sadiq mengatakan Sharif memperoleh 201 suara, mengalahkan Omar Ayub dari Dewan Sunni Ittehad yang memperoleh 92 suara. Pemenang hanya membutuhkan 169 suara untuk mendapatkan mayoritas. Demikian seperti dilansir AP, Senin (4/3).
Ayub mendapat dukungan dari partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang mengusung Khan, yang kandidatnya tidak mendapatkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri. PTI menolak mengadakan pembicaraan dengan pesaingnya untuk membentuk koalisi.
Setelah perundingan selama berhari-hari, Partai Liga Muslim Pakistan yang dipimpin Sharif dan para pendukungnya membentuk aliansi pasca pemilu 8 Februari, yang hasilnya diumumkan setelah penundaan yang tidak biasa karena pemadaman telepon seluler secara nasional. Pihak berwenang mengatakan pemutusan komunikasi diperlukan untuk menghindari serangan militan terhadap kandidat dan pasukan keamanan.
Namun, penundaan tersebut menuai kritik dari partai Khan, yang bersikukuh bahwa pemungutan suara dicurangi untuk mencegah PTI memperoleh suara mayoritas. PTI mengklaim mereka memiliki bukti bahwa kemenangannya dicuri saat penghitungan suara, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum Pakistan.
Sharif, dalam pidato kemenangannya di parlemen pada Minggu, mengatakan, "Kami pernah menjadi korban politik di masa lalu, namun tidak pernah melakukan balas dendam."
Tanpa menyebut nama Imran Khan, dia menuturkan penguasa sebelumnya memenjarakan banyak lawan politiknya, termasuk dirinya dan sekutunya Asif Ali Zardari. Dia juga menuduh para pendukung Khan menyerang instalasi militer setelah pemecatannya pada tahun 2022 serta menambahkan bahwa sekarang parlemen dan pengadilan akan memutuskan apakah mereka yang terlibat dalam penyerangan instalasi militer layak mendapatkan pengampunan.
Tantangan Pemerintahan Sharif
Sambil memegang potret Khan, sekutunya berdiri di depan Sharif ketika dia memulai pidatonya, meneriakkannya "pencuri suara" dan "memalukan". Sharif mengecam tindakan mereka dan mengatakan bahwa mereka menyebabkan kekacauan di parlemen. Dia juga mengatakan mereka harus menunjukkan bukti adanya kecurangan dalam pemilu kepada pihak berwenang terkait.
Sharif kemudian berbicara kepada pihak oposisi dengan mengatakan, "Saya menawarkan Anda rekonsiliasi. Mari kita duduk bersama untuk bekerja demi kemajuan Pakistan."
Namun, yang terjadi dia disambut dengan lebih banyak protes dan teriakan.
Dalam pidatonya, Sharif juga berbicara tentang memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Hubungan antara kedua negara tegang setelah Khan menuduh AS, Sharif, dan militer Pakistan berkonspirasi untuk memecatnya dari jabatan perdana menteri.
Tantangan terbesarnya, menurut Sharif, adalah situasi ekonomi Pakistan yang selama ini bergantung pada pinjaman luar negeri untuk menjalankan perekonomian. Pemerintahannya menghadapi banyak masalah, termasuk bagaimana menanggapi lonjakan serangan militan, memperbaiki perekonomian yang sedang lesu, meningkatkan hubungan dengan negara tetangganya, Afghanistan yang dikuasai Taliban, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan menyelesaikan isu pemadaman listrik yang terjadi sepanjang tahun.
Hal lainnya yang juga tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas politik karena partai Khan telah berjanji untuk melanjutkan protes terhadap dugaan kecurangan pemilu.
Advertisement
Khan Surati IMF
Khan, yang saat ini menjalani hukuman penjara dalam beberapa kasus dan dilarang mencalonkan diri atau memegang jabatan, pekan lalu menulis surat kepada Dana Moneter Internasional (IMF), mendesak lembaga itu untuk menghubungkan setiap pembicaraan dengan Islamabad dengan audit pemilu Februari lalu.
Langkah Khan tersebut dilakukan beberapa hari sebelum IMF mengeluarkan sejumlah besar pinjaman bailout (dana talangan) kepada Pakistan.
Pakistan selama ini mengandalkan dana talangan untuk menopang cadangan devisanya dan menghindari gagal bayar, dengan IMF dan sekutu kaya seperti China dan Arab Saudi mendanai negara tersebut hingga miliaran dolar.
Di bawah masa jabatan sebelumnya sebagai perdana menteri, Sharif – yang menggantikan Khan setelah pemecatannya dalam mosi tidak percaya di parlemen pada April 2022 – harus berjuang selama berbulan-bulan untuk mendapatkan dana talangan sebesar USD 3 miliar dari IMF.
