Solusi Ketahanan Pangan Indonesia Masih Ditolak Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendorong program ketahanan pangan agar tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga seluruh muka bumi. Sayangnya, program tersebut belum mendapat dukungan sepenuhnya dari beberapa negara dunia.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono menceritakan, pemerintah membawa strategi ketahanan pangan melalui kebijakan public stockholding dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM 13) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 26-29 Februari 2024.

"Itu sudah banyak terjadi diskusi dan perkembangan, bahkan Indonesia sebagai koordinator sebagai kelompok G33 sudah menggalang berbagai anggota WTO lainnya yang langsung ataupun tidak langsung memang memiliki kepentingan terhadap perlunya keberadaan instrumen public stockholding untuk menjaga ketahanan pangan," jelasnya dalam sesi konferensi pers virtual, Selasa (5/3/2024).

Namun rupanya usul tersebut belum berhasil. Pasalnya, Djatmiko mengatakan, berbicara soal sektor pertanian itu memang ada beberapa kepentingan dari negara anggota. Tak hanya soal public stockholding, tapi juga terkait domestic support, export restrictions, hingga akses pasar.

"Masing-masing negara punya fokus beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini memang belum bisa terjembatani hingga pertemuan kemarin," kata Djatmiko.

Kendati begitu, ia menilai situasi saat ini sudah lebih baik dibanding pertemuan-pertemuan KTM WTO sebelumnya. Dengan acuan adanya growing consensus, meskipun belum mencapai konsensus.

"Contoh seperti public stockholding ini tadinya didorong oleh kelompok G33, termasuk Indonesia. Sekarang sudah mendapat dukungan lebih dari 80 anggota WTO," imbuh Djatmiko.