Massa Aksi Demo Tolak Hasil Pemilu 2024 Bubarkan Diri, Lanjut Lagi 8-10 Maret

Sebelum mengakhiri aksi demonstrasinya, massa sempat meluapkan amarahnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Baliho yang bergambar wajah Jokowi pun dibakar massa demonstran.

Pantauan Liputan6.com, Selasa (5/3/2024), massa aksi demo meminta orator untuk menginstruksikan pembakaran terhadap baliho berwajah Jokowi.

“Mau dibakar? Bakar saja,” teriak orator.

Sebelum dibakar, massa aksi memukuli baliho berwajah Jokowi hingga sobek dan tersisa setengah muka. Setelahnya, ramai-ramai mereka mengangkat baliho itu ke tengah jalan dan menginjak-injaknya.

Api bekas pembakaran ban pun masih berkobar. Baliho tersebut kemudian diletakkan di atasnya.

Massa menumpahkan kekecewaannya kepada Jokowi. Salah satunya janji ASN netral yang digaungkan, namun faktanya justru terjadi dugaan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan pada Pemilu 2024.

“Rakyat tidak bodoh, rakyat tidak mau jadi tumbalnya rezim. Tidak berkah tidak halal bagi dinasti politik yang Bapak Jokowi bangun dari sekarang,” kata orator demo lainnya.

Koordinator Presidium Demonstrasi, Afandi Ismail menyampaikan, selain soal masalah Pemilu 2024, pihaknya yang juga diramaikan oleh ibu-ibu meminta agar pemerintah menurunkan harga sembako.

“Terutama harga beras, cabai, dan kita juga mendengar ada rencana kenaikan harga BBM dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat lainnya. Kita minta supaya DPR memperhatikan aspirasi ini, sehingga benar-benar kenaikan-kenaikan ini bisa segera diturunkan dan kelangkaannya pun atau ketersediaannya pun bisa segera dipenuhi di masyarakat,” tutur Afandi di depan Gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu turut mendesak agar DPR RI segera menangani Hak Angket dalam rangka mengadili kecurangan atau pun kejahatan Pemilu 2024.

“Ini untuk menyelamatkan, mengembalikan marwah demokrasi kita itu hanyalah ke DPR MPR, itu harapan terakhir rakyat melalui Hak Angket. Karena kita sudah kehilangan trust, kita sudah kehilangan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi,” jelas dia.  

Afandi menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan aturan yang jelas menabrak kontitusi dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka selaku anak presiden sebagai calon wakil presiden. Termasuk juga dosa KPU selaku penyelenggara Pemilu. 

“Ini bukan soal kepentingan 01 atau bukan soal kepentingan 03, di sini kita rakyat Indonesia yang tergabung di koalisi ini nanti juga banyak lagi dan teman-teman guru, dari teman-teman mahasiswa yang lain, masyarakat yang lain semuanya satu suara. Apa itu, kita ingin melihat demokrasi kita ini yang telah kita perjuangkan kurang lebih 25 tahun selamat, terhormat,” ungkapnya.

Tidak ketinggalan, Jokowi juga disebutnya terlalu banyak melakukan kesalahan di akhir masa kepemimpinannya. Bukan tidak mungkin, rakyat yang marah besar akan menduduki Gedung DPR RI untuk meminta pemakzulan presiden.

“Kita pastikan aksi kita ini aksi damai ya. Nanti kita meminta para anggota DPR terutama lima fraksi PDI, kemudian PKB, PKS, Nasdem dan PPP perwakilannya menghampiri masa aksi,kita ingin mendengar bagaimana sikap mereka terhadap Hak Angket ini,” Afandi menandaskan.