Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, usulan adanya hak angket bukan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun berkaitan pembatalan hasil Pemilu 2024.
"Angket hanya melihat bagaimana beberapa kementerian yang melakukan fungsi-fungsi kerjanya untuk kepentingan elektoral. Jadi mungkin angket tidak ada kaitan dengan pembatalan Pemilu, angket juga tidak ada kaitan dengan pemakzulan," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 5 Maret 2024.
Advertisement
Aria mengungkapkan, salah satu yang akan disasar jika hak angket bergulir adalah soal kebenaran bantuan sosial digunakan untuk kepentingan elektoral Pemilu 2024.
"Kita hanya ingin tahu benarkah bansos berdampak secara elektoral atau digunakan untuk kepentingan elektoral. Benarkah Depdagri ada perintah kepada Plt gubernur, Plt bupati, ke kades untuk elektoral, benarkah ada tekanan dari kapolsek ke kepala desa," ungkap dia.
Menurut Aria, hal inilah yang membuat hak angket diperlukan. Di mana akan ada naskah akademis dan bukan dianggap manuver politik semata.
"Saya ikut membantu memonitor persiapan naskah akademik angket. Karena ada dasar, ada tujuan, ada dampak kemudian ada persyaratan-persyaratan angketnya yang secara akademisi harus dipertanggungjawabkan. Jadi kesannya tidak hanya asal saja manuver politik," pungkasnya.
Soal Wacana Hak Angket, Jokowi: Tanyakan ke DPR
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak menutup mata soal adanya wacana hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah politisi.
Namun sebagai kepala negara, Jokowi enggan terlibat karena hal itu menjadi ranahnya anggota DPR.
"Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR," kata Jokowi saat ditanya awal media di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
Hak angket awalnya mencuat dari sejumlah politisi yang menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024.
Salah satunya dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romy.
Menurut Romy, salah satu perihal yang akan disuarakan dalam hak angket adalah soal meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia meyakini adanya ledakan suara yang tidak wajar dari suara PSI.
Berdasarkan bukti yang diklaim Romy, terdapat 19 ribu suara dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS.
Advertisement
Angketkan PSI
"Kenaikan suara PSI bukan hanya tidak wajar. Melainkan juga tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Karena berdasasarkan perhitungan, berarti ada beberapa TPS yang suara PSI mencapai 50%,” yakin Romy melalui tulisannya di Instagram pribadinya, seperti dikutip Minggu (3/3/2024).
Dia mengatakan, jika penyelenggara Pemilu tidak mengoreksi hal tersebut maka partainya akan mendorong hal tersebut ke dalam hak angket agar dapat diungkap dengan terang.
"Kalau ini tidak dikoreksi, PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!," tegas dia.
Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com
