Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 berjalan sesuai prosedur.
“Proses penyusunan APBN sebenarnya normal, sesuai timeline. Hanya kebetulan kita belum punya tradisi mengalami transisi,” kata Prastowo dikutip dari Antara, Rabu (6/3/2024).
Prastowo, dalam unggahannya di platform X, menjelaskan bahwa penyusunan APBN merupakan ritual tahunan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Advertisement
Proses penyusunan APBN dimulai dari proses internal pemerintah, yang meliputi penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional; penyusunan kapasitas fiskal; reviu baseline atau angka dasar kementerian/lembaga (K/L); kemudian penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan ketersediaan anggaran ke Presiden pada Maret.
Selanjutnya, pembahasan pagu indikatif pada Maret; pagu anggaran pada akhir Juni, setelah pembicaraan pendahuluan dengan DPR; penelahaan rencana kerja dan anggaran (RKA) K/L pada akhir Juli, penyusunan Nota Keuangan pada awal Agustus; dan penerbitan Peraturan Presiden rincian APBN tahun anggaran 2025 setelah ditetapkan sebagai UU.
Pembahasan APBN
Adapun sejak Mei dan seterusnya, pembahasan APBN berproses dengan DPR, di mana penyampaian KEM-PPKF ke DPR dilakukan pada minggu ketiga Mei, pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN pada Mei hingga Juni, dilanjutkan penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan ke DPR, lalu pembahasan RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan pada Agustus hingga September, dan berakhir dengan penetapan APBN TA 2025 pada Oktober.
“APBN 2025 bertepatan dengan transisi pemerintahan di tahun 2024. Ini mirip dengan tahun 2014, saat transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Proses koordinasi dan komunikasi secara intens terjadi, justru demi memastikan keberlanjutan,” tulis dia dalam unggahannya.
Hasil Pemilu
Untuk itu, sambil menunggu hasil Pemilu melalui penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai ketentuan.
Menurut dia, di bawah pimpinan Presiden Jokowi, pembahasan asumsi, proyeksi, dan indikator dapat sekaligus mempertimbangkan program presiden terpilih, dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat.
“Hal ini tentu wajar dan realistis mengingat APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Mari terus kawal agar proses berjalan baik, transparan, dan akuntabel. APBN yang sehat merupakan pondasi penting bagi transformasi Indonesia untuk kesejahteraan bersama,” ujar Prastowo.
Advertisement
Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Pengamat: Harusnya Tunggu KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024
Sebelumnya, sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, pembahasan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 merupakan bentuk kelancangan teknokratis.
Peneliti Anggaran Publik Seknas FITRA Bernard, mengatakan pembahasan program Makan Siang Gratis tersebut berjalan tanpa memperhatikan hasil akhir Pilpres yang resmi dikeluarkan oleh KPU.
"Bahwa benar, Rencana Kerja Pemerintah perlu berkesinambungan dalam masa transisi pergantian Presiden dan Wakil Presiden, namun pembahasan itu seharusnya dilakukan setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil dari Pilpres," kata Bernard, dalam keterangan resmi FITRA, Selasa (27/2/2024).
Menurutnya, fakta bahwa proses Pemilu 2024 masih belum benar-benar usai. Hasil Pemilu 2024 masih dalam proses penghitungan, dan belum ada pasangan yang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenangnya.
Meskipun beberapa lembaga survei sudah melakukan perhitungan cepat (quick count) terhadap hasil pemilu, dan hasilnya menunjukkan keunggulan paslon nomor 02 (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka) dibanding dua paslon lainnya.
Kemudian, hasil real count per 27 Februari 2024 pukul 09.00 WIB di website resmi KPU juga sementara memperlihatkan keunggulan paslon 02 dengan persentase 58,84 persen dengan jumlah suara yang masuk 77,24 persen.
Akan tetapi, meskipun euforia kemenangan terlihat sudah dirayakan lebih dini oleh paslon 02 beserta para pendukukungnya, patut dicatat bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2024.
"Tahapan Pemilu belum usai, Paslon calon pemenang sudah merayakannya, tidak hanya di Istora Senayan tapi merangsek hingga Istana Presiden, dengan pembahasan rencana Program Makan Siang Gratis, terkesan sangat prematur," pungkasnya.
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Jalan, Ekonomi Pedesaan Bisa Menggeliat
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menilai program makan siang gratis dan susu gratis Prabowo-Gibran dapat mendongkrak perekonomian di kawasan pedesaan. Adapun, anggaran program makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak di luar susu.
"Kalau demikian adanya (makan siang dan susu gratis). Sebenarnya giat ekonomi akan sangat besar. Utamanya di pedesaan," ucap Arief kepada awak media di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).Arief mencontohkan, dari program pemberian susu gratis dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di kalangan koperasi susu perah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan catatan, pemberian susu gratis tersebut berasal dari peternak sapi perah lokal bukan impor.
"Jadi, jangan pakai powder milk (susu bubuk), yang impor. Tapi kita bangun yang ada di Indonesia," tegasnya.
Bagi Sapi Perah ke Peternak
Adapun skema yang dapat diterapkan, ialah dengan membagikan sapi perah kepada tiap-tiap peternak untuk kemudian dikoordinasikan dengan koperasi terdekat.
"Saya rasa misal ini dari (pandangan) saya, 1 peternak diberi 3 sapi, 4 sapi, setelah itu nanti susunya disiapkan koperasi. Kan gabungan koperasi susu ada di Lembang, Jawa Timur, dan lainnya. Ini giat ekonominya akan luar biasa, karena peternaknya akan happy dapat sapi ya, tinggal dibuatkan skema dan standar," jelas Arief.
Advertisement
