BKKBN Ingatkan Ibu Hamil Harus Dikawal Sejak Mengandung Agar Tidak Melahirkan Anak Stunting

Kepala BKKBN RI, dokter Hasto, menegaskan kehamilan harus direncanakan agar bayi yang dilahirkan sehat, dan tidak stunting. Salah satunya dengan mengatur jarak kelahiran antar anak.

oleh Tim News diperbarui 06 Mar 2024, 17:48 WIB
Kepala BKKBN RI, dokter Hasto (ketiga dari kanan) pada kegiatan Sosialiasi dan Pelayanan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kerang, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimatan Timur, Selasa (5/3/2024) (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala BKKBN RI, dokter Hasto, menegaskan kehamilan harus direncanakan agar bayi yang dilahirkan sehat, dan tidak stunting. Salah satunya dengan mengatur jarak kelahiran antar anak.

Hal itu ditegaskan dokter Hasto pada kegiatan Sosialiasi dan Pelayanan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kerang, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimatan Timur, Selasa (5/3/2024).

Pengaturan jarak kelahiran agar tidak terlalu rapat demi mencegah lahirnya anak-anak stunting, menurut dokter Hasto, dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB).

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo, melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan penanganan stunting secara lebih masif. Sehingga target 14 persen stunting secara nasional dapat dicapai pada 2024.

"Ini (ibu hamil) harus dikawal mulai dari masa kandungan," kata dokter Hasto dalam keterangannya.

Pada bagian lain sambutannya, dokter Hasto mengatakan bahwa intensifikasi dan integrasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus perbatasan menjadi salah satu Program Prioritas Nasional (Pro PN).

Mengutip PP No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 - 2024, dokter Hasto mengemukakan bahwa BKKBN mendukung dua agenda pembangunan/prioritas nasional, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Dalam kaitan ini, BKKBN semakin mendorong agar penggunaan kontrasepsi, khususnya metode kontrasepsi jamgka panjamg (MKJP), semakin meningkat. Sehingga di antaranya dapat menekan angka drop out akseptor.

Bertolak dari upaya itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada 4-5 Maret 2024.

Kali ini pelayanan KB dilakukan untuk mendekatkan akses pelayanan, khususnya di wilayah perbatasan antar Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Berlokasi di RSUD Kerang, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten.

Sebelum pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan KB, BKKBN Kalimantan Timur menggelar kegiatan 'Nonton Bareng dengan MUPEN'. Mupen adalah Mobil Unit Penerangan milik BKKBN.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya Promosi dan KIE kepada masyarakat di Sengayam, Kota Baru, berlangsung Senin (4/3/2024) dan disambut antusias masyarakat sekitar. Juga diadakan pemeriksaan USG bagi ibu hamil.

Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.


Menginspirasi

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengingatkan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan jangan dibatasi oleh administrasi meskipun beda provinsi. "Mari, kita saling berkolaborasi untuk mempercepat kesuksesan program ini," kata Akmal.

Akmal menyampaikan kekagumannya pada Kepala BKKBN, dokter Hasto, yang berlatar belakang dokter dan pernah sukses mengemban jabatan Bupati di Kulon Progo, DI Yogyakarta.

Akmal menilai banyak program dokter Hasto yang menginspirasi dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terkait dengan pemberdayaan keluarga dan stunting.

Infografis Mengenal 8 Fungsi Keluarga. (Liputan6.com/Niman)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya