Kritik Teten Masduki: Pupuk Subsidi Suka Hilang saat Dibutuhkan Petani

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyoroti ketersediaan pupuk subsidi di Indonesia.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 07 Mar 2024, 13:31 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyoroti ketersediaan pupuk subsidi di Indonesia.. (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyoroti ketersediaan pupuk subsidi di Indonesia. Dia menyebut, meski telah disubsidi ketersediaan pupuk kerap langka saat dibutuhkan petani.

Menurut Teten, situasi ini berbeda dengan sistem pupuk subsidi yang ada di India maupun Amerika (AS). Meski begitu, dia tidak mengungkap lebih lanjut terkait penyebab kelangkaan pupuk subsidi di Indonesia.

"Subsidi untuk pertanian di Indonesia itu kan berbeda dengan yang di India dan AS, subsidi itu, subsidi pupuk. Masalahnya, pupuknya suka hilang saat waktu dibutuhkan petani," ujar Teten dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara Brilian, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Permasalahan lainnya, petani di Indonesia masih sulit untuk memperoleh fasilitas kredit oleh lembaga perbankan. Hal ini disebabkan tidak adanya jaminan pihak penyerap produk panen petani.

Sebaliknya, hasil panen petani di India telah diserap penuh oleh tengkulak yang diawasi pemerintah. Kondisi ini berbeda dengan hasil pertanian di Indonesia yang diserap oleh para tengkulak maupun spekulan yang justru merugikan petani.

"Tengkulak di India diberi kewenangan membeli 100 persen produk petani anggotanya dan bisa mengakses pembiayaan perbankan 3 persen," bebernya.

Libatkan Koperasi

Oleh karena itu, Teten mengusulkan koperasi dapat ikut dilibatkan dalam menyerap hasil panen petani. Adanya, jaminan produk petani untuk diserap koperasi juga dapat meyakinkan pihak perbankan untuk memberikan kredit.

"Maksud saya, ekosistem seperti ini yang perlu kita bangun. Yang tadinya dibeli tengkulak, kini dibeli koperasi. Dengan begitu, produksi petani itu, panennya dan volumenya sesuai permintaan pasar. Jadi nggak mungkin ada produksi petani yang nggak dibeli," pungkasnya.


Pemerintah Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Ilustrasi Pupuk Bersubsidi (Istimewa)

Pemerintah akan menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024. Keputusan penambahan alokasi ini setelah pemerintah melangsungkan rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara.

“Insya Allah petani tidak usah lagi risau dan khawatir tentang pupuk. Pak Presiden (Jokowi) sudah memenuhi kebutuhan petani seperti pada tahun 2014-2018, juga kuantum pupuk (dinaikkan menjadi) 9,55 juta ton,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dikutip dari Antara, Senin (25/2/2024).

Selain itu, Amran juga mengungkapkan kemungkinan pengadaan diskon pupuk dari Kementerian BUMN, yang diharapkan dapat meningkatkan akses para petani untuk mendapatkan pupuk.

Pemerintah pun telah mempermudah persyaratan bagi petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi melalui kartu tani atau KTP.

“Seluruh harapan petani di Indonesia dipenuhi dalam ratas tadi; pupuk naik dua kaki lipat jumlah kuantumnya. Kepada seluruh gubernur dan bupati di Indonesia, pupuk yg ada saat ini diberikan keleluasaan kepada petani apabila mau tanam,” katanya.

 

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

 


Diskon Pupuk Nonsubsidi

Stok pupuk Petrokimia Gresik. Guna kelancaran dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Petrokimia Gresik terus bertransformasi di berbagai lini salah satunya lini distribusi guna meningkatkan pengawasan, akurasi distribusi, hingga memastikan ketersediaan pupuk. (Dok. Petrokimia Gresik)

Terkait diskon pupuk nonsubsidi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyetujui pemberian diskon sekitar 40 persen bagi petani.

“Tadi saya usulkan dan Bapak Presiden (Jokowi) menyetujui bahwa nanti pupuk nonsubsidi itu akan diberikan diskon kira-kira 40 persen sehingga kebutuhan pupuk bisa disediakan secara masif,” katanya.

Rencana penambahan kuota pupuk bersubsidi hingga pemberian diskon pupuk non subsidi dimatangkan pemerintah guna merespons tingginya harga beras di pasaran.

Pemerintah juga memutuskan menambah subsidi pupuk menjadi Rp1,4 triliun.

“Kalau subsidinya sudah bisa turun, permintaan petani bisa dipenuhi di awal, jadi berapa pun dia minta bisa kita penuhi sehingga selain menjaga (stabilitas) harga kita juga harus menjaga produksi (beras) di semester dua nanti,” tutur Airlangga.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya