Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bakal menyiapkan sejumlah insentif atau tunjangan bagi para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang berpindah tugas ke IKN. Salah satunya tunjangan kepindahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengaku telah menyiapkan kebijakan insentif bagi para PNS yang mutasi ke ibu kota baru IKN.
Advertisement
"Sudah kita rumuskan. Nanti akan ada tunjangan kepindahan, packing. Kemudian tunjangan mereka berangkat dengan keluarganya ke tempat itu," ujar Anas di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Insentif kepindahan ke IKN itu juga termasuk untuk tunjangan pesawat. Anas mengatakan, itu bakal diberikan kepada PNS yang secara bertahap bakal dipindahkan tugas ke IKN.
"Kan dapat tunjangan naik pesawat, yang jauh naik pesawat," imbuh dia.
Lebih lanjut, Anas juga menceritakan bahwa dirinya telah menerima permintaan dari sejumlah PNS untuk mutasi ke Ibu Kota Nusantara. "Yang menarik adalah, mulai ada surat-surat ke kami untuk mereka bisa dipindahkan ke IKN," ungkapnya.
Anas tak menyebut secara spesifik berapa jumlah PNS yang minta mutasi ke IKN. Namun ia heran atas antusiasme dari para abdi negara untuk berpindah tugas ke ibu kota baru.
"Dulu kan pikiran kita dia enggak mau pindah. Justru dia tidak masuk dalam skenario pindah, dia minta dimutasikan ke sana," ungkap dia.
"Sebagian ada yang sudah berkeluarga, ada muda, dokter, non dokter, yang mereka tidak masuk skenario pemindahan dia menawarkan diri untuk pindah," urai Anas.
Mutasi
Tak hanya permintaan mutasi, ia juga mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa sebagian PNS di Kementerian PUPR yang kini bertugas di IKN enggan untuk balik ke Jakarta.
"Bahkan yang menarik, kapan hari saya bertemu dengan ASN Kementerian PU, kan cukup banyak di lapangan. Pak Menteri (PUPR) sampaikan beberapa ASN enggak mau dibawa kembali ke Jakarta. Dia senang di sana," tuturnya.
Menurut dia, PNS yang pindah ke IKN Nusantara nantinya bakal disodori gaya hidup baru yang lebih sehat dan menyenangkan.
"Apalagi nanti mobil yang masuk adalah mobil listrik, oksigennya cukup, nanti setiap minggu akan ada pentas budaya lokal dari seluruh kabupaten/kota, tempat ibadahnya representatif, saya kira akan menyenangkan," pungkas Anas.
IKN Butuh Investasi Rp 150 Triliun untuk Bangun Perumahan
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, IKN butuh pemasukan investasi hingga Rp 150 triliun untuk membangun sektor perumahan.
Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 467 triliun, mayoritas atau sekitar Rp 375 triliun berasal dari dana non APBN, atau dari investasi. Termasuk untuk membangun sektor perumahan dengan porsi kebutuhan yang cenderung besar.
"Kalau di data, itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan utk hunian itu 600 ha di IKN. Dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp 150 triliun. Jadi, kalau Rp 350 triliun sekian dari investasi, Rp 250 triliun sekian dari KPBU, Rp 150 triliun itu hunian," terangnya dalam acara market sounding skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) IKN sektor perumahan di Jakarta, Kamis (7/3/2024).Selain KPBU, ia menambahkan, investor juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam skema investasi langsung (direct investment) yang tidak menggunakan jaminan pemerintah.
"Enggak jadi fokus hari ini, tapi itu akan jadi peluang ke depan. Contoh penyediaan hunian dari non ASN atau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," imbuh Agung.
Advertisement
Kota Inklusif
Agung menegaskan, IKN akan dibangun jadi kota inklusif untuk setiap lapisan masyarakat, sehingga bisa tinggal nyaman di ibu kota baru. Oleh karenanya, berbagai skema investasi turut disiapkan untuk penyediaan proyek hunian.
"Contohnya hotel, Hotel Nusantara yang dibangun konsorsium Agung Sedayu Group ini progresnya sudah hampir 60 persen. Targetnya 17 Agustus sudah digunakan utk dihuni para tamu VIP," ungkapnya.
"Dimana pekerja hotel rumah sakit, guru pendidik di sekolah-sekolah, itu ada peluangnya di luar skema KPBU hari ini. KPBU hari ini secure karena ada jaminan penghuni dari pemerintah karena ASN mulai berpindah," tuturnya.
