Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Abas Supriyadi menyatakan, pihaknya tengah mematangkan pendoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri.
"BSKDN dalam menjalankan peran barunya merekomendasikan kebijakan perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder terkait. Ini untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam rekomendasi yang dihasilkan" ungkap Abas saat membuka Focus Group Discussion (FGD) ' Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri' di Jakarta, Kamis 7 Maret 2024.
Advertisement
Abas mengimbau jajaranya untuk mengedepankan kredibilitas dan independensi organisasi agar data yang disajikan maupun analisis yang dilakukan dapat bersifat lebih objektif tanpa adanya intervensi politik praktis.
Selain itu, BSKDN juga perlu memastikan adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi baik terkait metodologi yang digunakan, sumber data yang dipakai, serta asumsi-asumsi yang mendasari rekomendasi tersebut.
"Kami berharap pendayagunaan rekomendasi kebijakan akan semakin meningkat sehingga strategi kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara nyata," terangnya.
Kata Abas, analisis yang cermat dan metode yang tepat adalah modal penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus berkomitmen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan strategi kebijakan baik di lingkup pusat maupun daerah.
”Kami akan pantau melalui fasilitasi, asistensi serta penguatan inovasi untuk meningkatkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) penyusun kebijakan dan kami juga mendorong adanya peningkatan kapasitas kelembagaan strategi kebijakan,” tambahnya.
Perkuat Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
Sejalan dengan itu, Praktisi Pengembang Organisasi Kundiyarto Prodjotaruno mendukung berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM penyusun kebijakan khususnya bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Dia menyarankan, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat terutama berkaitan dengan penyusunan kebijakan.
“Jadi ada konsultasi publik dibentuk oleh perangkat daerah, diikuti oleh perangkat daerah di situ ada interaksi. Melalui ini saya rasa produk-produk (rekomendasi kebijakan) akan semakin berkualitas, kebijakan publik yang memberikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Advertisement
