Liputan6.com, Jakarta Ancaman cyber security semakin meningkat seiring tingginya pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi keuangan. Oleh karenanya perlindungan data pribadi dalam industri perbankan menjadi begitu penting dan strategis, termasuk oleh industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syaraiah (BPRS).
Hal itu terungkap pada Seminar Nasional dan Rakornas Perbarindo 2024, yang bertajuk: “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Industri BPR-BPRS di Era Digital”.
Advertisement
Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah mengungkapkan bahwa Perbarindo memandang bahwa era digital dimana penggunaan teknologi yang semakin pesat telah mengubah kegiatan dan aktivitas perbankan dari yang konvensional menjadi digital.
“Terkait itu maka penting untuk memitigasi risiko siber yang akan dihadapi nantinya, khususnya penyelahgunaan data pribadi yang berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional BPR-BPRS,” kata Tedy dikutip Jumat (8/3/2024).
Tedy mengakui bahwa tantangan industri perbankan ke depan semakin sulit, khususnya bagi pelaku industri BPR-BPRS. ”Banyak tantangan yang dihadapi BPR-BPRS sehingga kita harus memastikan soal tata kelola industri harus bisa berjalan baik seusai ketentuan yang berlaku,” ujar Tedy.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Teguh Setyabudi pada sambutannya mengutarakan tentang peluang dan tantangan pelindungan data pribadi. “Kami terus berkomitmen untuk mendukung semua lembaga keuangan, tidak terkecuali BPR-BPRS anggota Perbarindo,” katanya.
Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
Teguh sendiri menilai bahwa tema tentang “Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada Industri BPR-BPRS di Era Digital” yang diangkat pada seminar Perbarindo ini sangat strategis dan menarik.
“Kita sadar Undang-Undang No. 27 tahun 2022 berlaku 17 Oktober 2024 termasuk sanksinya saat melanggar. Ini sangat startegis dan betul membawa perlindungan data pribadi ini untuk kebaikan kita semua, khususnya bagi BPR-BPRS se-Indonesia,” ucap Teguh. Ia juga menegaskan bahwa lembaga pengguna juga wajib mengamankan data agar terhindar dari sanksi, salah satunya adalah dengan mengimplementaskan ISO 27001.
Menurutnya hingga Semester II tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 208.725.428 jiwa. Katanya, setiap tahun lembaga yang memanfaatkan data Dukcapil luar biasa besar.
“Total perjanjian kerja sama dengan Dukcapil berjumlah 6.444. Dan itu dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” kata Teguh.
Perlindungan Data Pribadi
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa pihaknya melihat pentingnya pembahasan perlindungan data pribadi. Apalagi data tersebut, katanya, sangat signifikan dalam pekerjaan.
“Tentunya di era digital ini kita perlu memahami manfaat dan risiko yang harus diperhitungan, terutama terkait perlindungan data pribadi,” katanya.
Lana melihat bahwa semakin banyak aktivitas melalui online, maka data pribadi akan semakin rentan disalahgunakan. “Kita harus senantiasa waspada terhadap serangan siber termasuk perlindungan data pribadi. Dunia usaha wajib menjaga data pribadi konsumen,” imbuhnya.
Advertisement
Gelar PKS
Pada kesempatan Seminar Nasional dan Rakornas Perbarindo 2024 ini juga digelar sejumlah seremoni; penyerahan sertifikat ISO 27001;2022, peyerahan penghargaan kepada Dirjen Dukcapil, penandatanganan PKS antara Ditjen Dukcapil dengan BPR-BPRS, penandatanganan PKS Perbarindo dengan MHIB, penandatanganan PKS Perbarindo dengan Universitas Indonesia, penandatanganan PKS Perbarindo dengan Universitas Kristen Indonesia.
“Sejak tahun 2017 Perbarindo sudah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, ada 884 BPR-BPRS yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil dan tentunya untuk memenuhi tata kolala bahwa akses Dukcapil wajib ISO 27001, dan hari ini kami sudah memiliki ISO 27001” ungkap Tedy.
