Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung banyaknya nyinyiran yang datang ke partainya sejak bergabung di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
AHY bakal mengemban jabatan Menteri ATR/BPN di Kabinet Indonesia Maju hingga masa kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara berakhir pada 20 Oktober 2024 atau lebih kurang 8 bulan. AHY menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Advertisement
"Jangan dilihat dari durasinya. Mungkin teman-teman ada yang mendengar, 'ah Demokrat cuma 8 bulan, mau ngapain 8 bulan?' Nah, kalau saya termasuk orang yang tidak pernah melihat waktu itu dari sisi kuantitasnya, tetapi dari sisi kualitasnya," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
AHY menilai, kinerjanya sebagai menjadi Menteri ATR/BPN tidak diukur dari tenggat waktu. Dia optimistis bisa melakukan sejumlah percepatan.
"Ada yang lima tahun, 10 tahun, tapi business as usual. Biasa-biasa saja. Ada yang singkat tetapi berhasil melakukan percepatan-percapatan," kata AHY.
Justru, lanjut AHY, waktu 8 bulan terakhir adalah masa-masa yang menentukan. Pasalnya, di waktu 8 bulan ke depan itu merupakan masa transisi pasca pemilu 2024.
"Nah, tugas Demokrat walupun tadi 8 bulan, sama-sama kita kawal agar pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas-tugas dan programnya, bisa soft landing," ujar AHY.
Sekaligus mempersiapkan agar pergantian kepemimpinan lima tahun berikutnya sukses. Terlebih, kata AHY, apabila Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024.
"Insyaallah Bapak Prabowo Subianto jika pada saatnya nanti secara resmi ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan, Demokrat ada di fase-fase yang penting ini," kata AHY.
Demokrat: Sekarang Kami Konsisten di Pemerintahan Jokowi
Partai Demokrat memastikan saat ini pihaknya berada di barisan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini setelah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kami sekarang berada di pemerintahan Pak Jokowi," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Andi menegaskan, jika pihaknya akan konsisten pada saat partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi partai yang oposisi.
"Kami konsisten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami dalam pemerintahan, ya kami konsisten menjadi bagian dalam pemerintahan," tegas Andi.
"Bagi kami memang selama ini kami berada di luar pemerintahan, kami konsisten sampai pemilihan umum kami berada di luar pemerintahan, cuma sekarang kami berada di dalam pemerintahan kami juga akan konsisten," pungkasnya.
Advertisement
AHY Diangkat Jokowi Jadi Menteri, PDIP: Aneh
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN).
AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang juga diangkat Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Menurut Hasto, masuknya AHY di kabinet Jokowi pada masa pemilu 2024 patut dipertanyakan. Hasto menduga langkah Jokowi ini sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan.
"Aneh, pemilu belum selesai terus-menerus dilakukan konsolidasi kekuasaan. Sepertinya ada rasa waswas, sehingga politik harus dikonsolidasikan dengan cara-cara seperti itu," kata Hasto usai menghadiri acara diskusi dengan tema "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).
Hasto mengutip kembali pernyataan sejumlah akademisi yang menyebut ada upaya pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara-suara kritis di parlemen.
"Suara para akademisi tadi itu membunuh berbagai suara-suara kritis karena bangunan kekuasaan dibangun dengan merger power yang ada di parlemen, kemudian menghilangkan suara-suara kritis," ujar Sekjen PDIP.
Padahal, kata Hasto, suara kritis sangatlah berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di alam demokrasi. Seharusnya, suara kritis itu dihadapi dan diselesaikan dengan cara yang sesuai.
"Ini seharusnya tidak boleh terjadi kalau kita mendengarkan kritik. Nah, itulah pentingnya tentang kedaulatan bangsa," ucap Hasto.
