Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim mengaku baru pertama kali menyambangi Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berkunjung ke Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Turiskain dan Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Montaain.
Melihat kondisi di sana, dia menyatakan telah menyiapkan kelompok kerja atau Pokja Perbatasan untuk menyelesaikan berbagai masalah.
Advertisement
“Ini pengalaman saya yang pertama di NTT, ke Atambua saja yang pertama apaalgi ke PLN di NTT, ini yang pertama. Jadi sebelum NTT saya sempatkan ke Papua untuk melihat juga Pos Lintas Batas di sana, kebetulan yang kami lihat PLBN, sehingga di sini saya melihat ada gap yang signifikan,” tutur Silmy di PLB Tradisional Turiskain, Raihat, Belu, NTT, Jumat (8/3/2024).
Kedatangan Silmy ke perbatasan NTT tidak dengan tangan kosong. Dia membawa sebuaj perencanaan dalam rangka membangun fasilitas sarana prasarana yang lebih memadai, khususnya dalam hal kegiatan imigrais dan sarana mitra lainnya.
“Sehingga bisa telihat dan terasa layak bagi pekerja yang bertugas dan pelintas. Jadi kami sudah membuat suatu Pokja Perbatasan yang nantinya akan membuat rencana, kemudian dilanjutkan dengan mungkin juga anggaran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan implemetasi rencana tersebut,” jelas dia.
Perlu Ada Sinergi
Dia menegaskan tidak hanya membangun sarana prasarana imigrasi yang ada di ibu kota saja atau pun Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara dan laut, namun juga lintas darat. Sebab itu, kunjungan kerja sebelumnya dia sempatkan untuk melihat langsung perbatasan di Kalimantan dan Papua.
“Tentu di sini perlu ada suatu sinergi, baik Direktorat Jenderal dan Kanwil NTT dan mitra lainnya, apakah pemerintah daerah, karena konteksnya masalah lahan dan prioritas, serta hak-hak yang bisa menyukseskan rencana kita,” kata Silmy.
Advertisement
Perlu Mendapatkan Perhatian
Lebih lanjut, fasilitas PLBT sangat perlu mendapatkan perhatian, baik soal sarana prasarana, alat komunikasi, hingga teknologi IT.Dengan begitu, akan ada standar untuk seluruh PLBT, termasuk sarana tempat tinggal petugas dan mitra kerja.
“Saya pastikan ABT-nya akan bisa tereksekusi, bahkan kalau ada usulan yang kira-kira diperlukan, bukan hanya di sini. Saya ingin juga anggota kita itu bekerja dengan baik dan bisa optimal. Jangan sampai kita tehambat karena masalah sarpras,” Silmy menandaskan.
