Muhammadiyah Usul Peniadaan Sidang Isbat, Ini Respons Ketum PBNU

Sidang isbat mendadak menjadi kata kunci yang banyak diketik warganet beberapa waktu terakhir. Fenomena ini tak lepas dari usulan PP Muhammadiyah, untuk meniadakan sidang isbat

oleh Muhamad RidloNanik Ratnawati diperbarui 10 Mar 2024, 02:00 WIB
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Sidang isbat mendadak menjadi kata kunci yang banyak diketik warganet beberapa waktu terakhir. Fenomena ini tak lepas dari usulan PP Muhammadiyah, untuk meniadakan sidang isbat.

Faktor kedua tentu adalah makin dekatnya Ramadhan 2024. Masyarakat menunggu ketetapan awal Ramadhan pemerintah dan ormas Islam NU, setelah PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Senin (11/3/2024). 

Melansir Tempo, Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah mengusulkan peniadaan sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengkonfirmasi hal ini.

"Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," ucap Mu'ti lewat pesan tertulis kepada Tempo, Sabtu, dikutip Sabtu malam (9/3/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah menggunakan kriteria MABIMS, yakni kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sehingga Pada saat awal Ramadan, posisi hilal di bawah 1 derajat dan di atas 6 derajat pada saat akhir Ramadhan

"Dengan kriteria itu, hasil isbat sudah dapat diprediksi dengan jelas," tutur Mu'ti.

Usulan peniadaan sidang isbat ini ditanggapi oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf yang menegaskan penghapusan sidang isbat tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena sidang isbat sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

 

Simak Video Pilihan Ini:


Respons PBNU

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan Pemilu 2024. PBNU mengapresiasi Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

“Penghapusan sidang isbat itu tidak bisa tiba-tiba. Misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, tentu kami akan protes juga karena ini sudah jadi aturan," kata Gus Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, dikutip Antara.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi wacana penghapusan sidang isbat yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti yang menyatakan bahwa penghapusan sidang isbat akan menghemat anggaran negara.

"Sidang isbat itu telah menjadi aturan, maka jika ada usul peniadaan, proses penghapusannya perlu proses panjang," ucapnya.

Menurutnya, sidang isbat ini diselenggarakan untuk menjaga harmoni masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri.

"Sidang isbat ini diselenggarakan dengan tujuan agar harmoni masyarakat tetap terpelihara dalam Ramadhan dan Idul Fitri," ujar dia.

Ia menegaskan PBNU akan tetap mengikuti prosedur dan hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami tetap berpegang pada pandangan bahwa awal Ramadhan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil rukyat hilal," katanya.

 


NU Tetap Hormati Ketetapan Sidang Isbat

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Untuk itu, NU tetap menghormati dan akan mengikuti ketetapan hasil sidang isbat yang diselenggarakan pemerintah.

"Para kiai NU bahkan mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda dari pemerintah kalau sudah ada penetapan isbat dari pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan menuju Ramadhan, Gus Yahya juga meminta agar masyarakat meningkatkan spiritualitas dan menghindari ceramah yang memuat provokasi selama bulan Ramadhan.

"Mari kita manfaatkan bulan Ramadhan ini untuk meningkatkan ikhtiar rohani kita," ucap dia.

Sebelumnya, Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan awal puasa Ramadhan pada 11 Maret 2024, sedangkan pemerintah baru akan menggelar sidang isbat awal Ramadhan 1445 H pada 10 Maret 2024.

"Sidang akan memutuskan apakah puasa Ramadhan tahun ini akan dimulai pada 11 atau 12 Maret," kata Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya