Liputan6.com, Jakarta - Kursi Ketua Umum Partai Golkar mulai memanas. Sejumlah kader partai Beringin akan berebut menduduki posisi puncak yang kini dijabat Airlangga Hartarto.
Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, sesuai jadwal akan digelar digelar dalam Musywarah Nasional (Munas) pada Desember 2024. Namun, ada upaya dari sejumlah faksi yang menginginkan Golkar berganti ketua umum untuk mempercepat Munas.
Advertisement
Saat ini sudah ada 4 nama politikus Golkar yang masuk bursa pencalonan ketua umum. Mereka adalah, Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia.
Selain 4 nama itu, santer juga disebut-sebut Presiden Jokowi juga akan merebut pucuk Beringin. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, dari beberapa kandidat, nama Presiden Jokowi cukup menarik jika dikaitkan dengan kursi ketum Golkar.
"Sebagai partai besar tentu Golkar partai yang sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan dan karena itu kemudian dikaitkan dengan Pak Jokowi sebagai calon potensial untuk menjadi ketua umum Golkar ke depan," kata dia dalam keterangannya, Selasa (12/3/2024).
Namun, Qodari menduga Jokowi tak akan masuk Golkar apalagi menduduki kursi ketum. "Beliau akan tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik."
Ia pun menyebut nama yang potensial di antara yang beredar adalah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Nama Gibran bisa berpotensial mengingat posisinya yang selangkah lagi menjadi wapres, terlebih Golkar selalu menjadi bagian pemerintah.
"Kita tahu bahwa Partai Golkar punya kecenderungan yang sangat kuat untuk memiliki kaki, memiliki akses di pemerintahan bukan hanya menteri tetapi juga atau bahkan wakil presiden karena Golkar adalah partai yang ideologinya karya dan kekaryaan dan selalu berorientasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan," jelas Qodari.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengungkap, bila Munas Golkar digelar normal pada Desember 2024, ada kemungkinan Airlangga Hartarto akan terpilih kembali sebagai ketua umum. Karena Airlangga dianggap berhasil menaikkan suara Golkar pada Pemilu 2024.
"Walaupun dia sendiri gagal sebagai calon presiden, tapi di Pileg dia sukses, dan dukungan kepada Prabowo pun sukses. Jadi kalau munasnya normal di Desember 2024, bisa jadi Airlangga bisa menang lagi. Tapi itu pun tergantung dari presiden terpilih, Prabowo. Karena munasnya Desember, Prabowo sudah dilantik menjadi presiden," ujarnya kepada Liputan6.com.
Di Golkar, menurutnya, ada 2 kunci bila ingin menjadi ketua umum. Yaitu, punya uang banyak dan dapat restu RI 1. "Kalau munasnya Desember, ya presidennya Prabowo. Siapa pun calonnya harus dapat restu Prabowo. Jadi siapa pun yang dapat restu RI 1, itu potensi menang."
Lalu, sambungnya, kalau Munas Golkar dimajukan pada September, akan menjadi Munas Luar Biasa (Munasluba). Karena pada September Jokowi masih menjabat presiden, jadi ada dua skema: Jokowi mengambil alih Golkar.
"Bisa mengubah AD/ART, kan syaratnya harus lima tahun pernah menjadi pengurus tingkat pusat, provinsi maupun organisasi pendiri. Kan tidak pernah Jokowi jadi pengurus. Jadi kader pun belum. Nah, kalau begitu Golkar rusak, demokrasi rusak. Dan Jokowi akan dicatat sebagai presiden yang membajak Golkar dan demokrasi. Jokowi akan negatif di mata publik," ungkap Ujang.
Kemudian skema yang kedua, lanjut Ujang, bila Munas pada September, Jokowi bisa mendorong pihak lain yang disebut-sebut adalah Bahlil. "Tidak tahu apakah nanti Jokowi ke Bahlil atau ke yang lain. Kalau Bahlil didorong jadi ketua umum, lalu Jokowi jadi dewan penasihat kah, dewan pakar kah, tergantung dealnya seperti apa. Begitu skemanya kalau saya lihat."
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menilai nama-nama yang beredar baru sebatas bakal calon Ketum, dan jumlahnya bisa saja bertambah.
"Ini kan baru bakal calon, bakal calon itu bisa 4 bisa, 10, bisa 20 karena belum ada syarat administrasi yang harus dipenuhi, salah satu syarat administrasi selain pengurus dia harus mendapat dukungan 1/3 dari pemilik suara," kata Mekeng saat dihubungi.
Mekeng menilai, sejauh ini yang paling memiliki banyak dukungan internal adalah Airlangga selaku petahana. "Kalau dukungan internal Airlangga (besar) karena dia incumbent. Kedua, dia punya keberhasilan dalam performace Pileg dan Pilpres, kedua dia Ketum ya dia punya pendukung ya minimum 1/3 mendukung dia sebagai calon. Kalau yang lain kan belum tahu kita."
Menurut Mekeng, internal menilai Airlangga sukses membawa Golkar unggul dalam Pemilu 2024. "Ya karena kepemimpinan sukses itu kan hasil Pileg, mau apapun orang bilang ah itu bukan kerja dia sendiri, ya pokoknya hasilnya lebih dari sebelumnya, itu saja," kata dia.
Sementara itu, menanggapi isu Presiden Jokowi yang akan maju juga sebagai calon ketum, ia menyebut ada syarat yang harus dipenuhi. "Salah satu persyaratan di AD/ART sekarang dia harus jadi pengurus dulu. Tapi kan dia sekarang belum oernah jadi pengurus. Kecuali ada Munaslub untuk mengubah AD/ART, tapi untuk ada Munaslub itu harus ada emergency tidak mudah juga melakukan Munaslub."
Meski mengaku mengadakan Munaslub bukan perkara mudah, Mekeng menyebut Munaslub untuk memfasilitasi Jokowi bukan perkara mustahil. "Ya politik apapun bisa, apa yang gak mungkin," Mekeng memungkasi.
Kabar Jokowi Ramaikan Bursa Calon Ketum Golkar
Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki suasana kebatinan yang dekat dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Dia menyebut, jika Partai Golkar sangat terbuka apabila Presiden Jokowi benar ingin bergabung.
"Hubungan Pak Jokowi dengan Golkar, saya kira suasana kebatinannya memang dekat, bebas, ada komunikasi, saya saja bukan pengurus Golkar hanya sebagai sekarang ketua dewan penasihat (pembina) bapilu, kalau ada komunikasi, itu ndak begitu susah," kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).
"Kemudian Golkar ini adalah partai yang go public, bukan milik siapa siapa, bahkan kita biasa mengatakan, Golkar ini milik masyarakat. Siapa saja ayo gabung, enggak ada larangan. Itu," sambungnya.
Saat ditanya apakah memungkinkan Presiden Jokowi bergabung ke Golkar dan menjadi ketua umum. Dia pun menyampaikan bahwa dalam internal Partai Golkar ada tahapannya.
Idrus menjelaskan, dalam internal Golkar, proses penentuan atau pergantian ketua umum termasuk pengubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, ada dalam forum Musyawarah Nasional (Munas).
"Lha saya kira semua ada aturan. Ada mekanisme yang ada. Dan mekanisme itu bisa dibicarakan di Munas, sebagai lembaga tertinggi penentu kebijakan kebijakan. AD/ART diubah di situ, ketua umum diubah di situ, aturan dibuat di situ," jelas dia.
Lebih lanjut, Idrus mengakui, bahka komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Partai Golkar terus dilakukan. Dari komunikasi tersebut, Presiden terlihat Jokowi menunjukan keakrabannya.
"Dan Pak Jokowi, melakukan komunikasi selama ini dengan baik, suasananya juga. Bahkan dalam hal hal tertentu, pakai kuning," paparnya.
Advertisement
JK Ingatkan Jokowi Soal Aturan Jadi Ketua Umum Golkar
Politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), mengaku tidak masalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan Golkar. Dia menilai semua pihak bisa bergabung dengan Partai Golkar.
"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar," kata JK.
Kendati demikian, JK mengingatkan, jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa langsung jadi pengurus, apalagi menjadi ketua umum.
Mantan Wakil Presiden itu menjelaskan, jika Presiden Jokowi ingin menjadi ketua umum Partai Golkar, harus menjadi kader minimal lima tahun.
"Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa, minimum 5 tahun harus punya pengurus," jelas Jusuf Kalla yang pernah menjadi ketua umum Partai Golkar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik soal kabar Presiden Jokowi akan masuk ke Partai Golkar.
"Baik, bagus-bagus saja," kata Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Airlangga mengatakan, Jokowi adalah milik semua partai. Sebab, mantan wali kota Solo itu merupakan salah satu tokoh nasional.
Meskipun, menurut Airlangga, secara status Jokowi masih merupakan anggota PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dan mengusungnya selama dua periode kepemimpinan.
"Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai. Seperti yang saya katakan (beliau adalah) tokoh nasional, dimiliki semua partai," kata Airlangga.
Bamsoet, Airlangga, Bahlil dan Agus Gumiwang Bakal Bersaing
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, tahun ini Golkar akan menggelar musyawarah nasional (Munas) untuk memilih Ketua Umum.
"Sudah menjadi keputusan bahwa tahun ini kita munas,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (8/3/2024).
Bamsoet menyebut, terdapat 4 nama yang akan berlaga. Pertama dirinya, kemudian nama Ketum petahana Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.
"Ada setidaknya santer 4 suara yang muncul di permukaan yang akan bertarung di forum munas tahun ini. Ada Pak Airlangga, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, kemudian ada Pak Bahlil, dan ada saya,” kata dia.
Selain itu, terkait kabar Presiden Joko Widodo akan menjadi Ketum, Bamsoet mempersilakan bertanya ke Jokowi.
Namun, dia menegaskan partainya adalah partai yang terbuka.
"Kalau Golkar sih terbuka. Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagau partai terbuka menerima siapa saja," pungkas dia.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia kembali mengungkapkan keinginannya maju pada pemilihan ketua umum Partai Golkar. Namun, Bahlil menekankan dirinya akan maju melalui mekanisme pemilihan yang benar.
Bahlil sendiri mengaku dirinya sudah melalalui proses pengkaderan. Sehingga, dia merasa sudah memenuhi persyaratan untuk maju jadi ketua umum Partai Golkar.
Ini bukan kali pertamanya Bahlil menyatakan keinginanannya maju sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Pada Juli 2023, Bahlil pernah mengutarakan niat yang sama.
"Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja," kata Bahlil.
Dia mengaku masih menjadi kader dari Partai Golkar. Hanya saja, Bahlil mengatakan dirinya kini tak lagi menduduki jabatan struktural di partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya kan udah bilang dari kemarin. Kalau saya itu kalau kader saya itu dari 2001 sampai 2014 struktural. Selebihnya saya enggak lagi struktural. Tapi kan saya enggak pernah pindah partai," jelasnya.
Untuk itu, Bahlil menuturkan sebagai kader dirinya memiliki tanggung jawab mengabdi kepada partai. Salah satunya, dengan maju menjadi Ketum Partai Golkar melalui mekanisme partai.
"Setiap kader yang merasa bertanggungjawab untuk pengabdian kepada partai saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai," tutur Bahlil.
Advertisement
