PHRI Bakal Bangun Hotel Baru di IKN? Ini Kata Hariyadi Sukamdani

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengatakan saat ini pihaknya belum ada rencana untuk membangun hotel baru di Ibu Kota Nusantara (IKN).

oleh Tira Santia diperbarui 14 Mar 2024, 20:53 WIB
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengatakan saat ini pihaknya belum ada rencana untuk membangun hotel baru di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, mengatakan saat ini pihaknya belum ada rencana untuk membangun hotel baru di Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara).

Menurutnya, pembangunan hotel Nusantara yang diinisiasi oleh Konsorsium Agung Sedayu Group (ASG), kemudian hotel Vasanta dirasa sudah cukup.

"Yang jelas teman-teman sudah mulai, Aguan teman-teman sudah ada disana (IKN). Jadi, kalau yang lainnya tentu akan mengikuti pergerakan yang disana gimana," kata Hariyadi saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Hariyadi menegaskan, tidak mungkin semua pengusaha hotel berbondong-bondong membangun hotel baru di IKN jika tidak ada permintannya.

"Kan kita gak mungkin juga semua berombongan bikin hotel disana, kita harus mengikuti pertumbuhan populasi disana gimana, kebutuhannya berapa, kita akan membangun jika ada kebutuhannya," ujarnya.

Apalagi IKN lokasinya dekat dengan Balikpapan yang sudah banyak hotel. Sehingga jika terlalu banyak hotel baru dikhawatirkan akan merugikan pelaku usaha hotel jika sepi pengunjung.

"Untuk saat ini saya rasa cukup ditambah lagi kan dengan Balikpapan deket," katanya.

Selain permasalahan permintaan (demand), sektor perbankan di IKN belum mendukung. Pasalnya perbankan ini menjadi faktor penting, karena pengusaha hotel juga membutuhkan modal tambahan untuk membangun hotel.

"Satu hal mengenai IKN ini juga menjadi PR kita adalah perbankannya juga belum support, kan mereka pakai modal sendiri (Agung Sedayu Group), kalau mau mengharapkan banyak yang masuk harus ada support dari bank, dan banknya kelihatan belum support sepenuhnya," pungkasnya.


Istana Wapres di IKN Harus Ganti Desain, Kenapa?

Pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden, serta lapangan upacara di kawasan inti pusat pemerintahan Kota Nusantara, IKN masa depan Indonesia hingga kini sudah mencapai 54,7 persen. Foto: IKN

Sebelumnya, Pemerintah akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2024. Sejumlah pembangunan pun dikebut, termasuk Istana Presiden yang ditarget bisa rampung Juli 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Istana Presiden sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini termasuk dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya.

"Kalau kantor Presiden, Istana Presiden insyaaAllah sudah siap pada bulan Juli itu," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (14/3/2024).

Sementara itu, dia mengatakan pembangunan istana Wakil Presiden masih baru akan dibangun. Lantaran, perlu ada perubahan desain dari rencana awal. Alhasil, saat ini prosesnya baru masuk dalam lelang penggarapan proyek tersebut. 

"Kalau istana wapres baru akan dibangun, masih lelang jadi masih akan dibangun," ucapnya.

Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta desain dari Istana Wapres diubah. Meski awalnya dipilih desain dari hasil sayembara yang dilakukan sejak awal.

"Desain-nya berubah. Kita waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek presiden perlu direvisi," ungkapnya.

"Sehingga kita revisi, itu nanti lelang ulang atau enggak, tapi baru akan dimulai (pembangunannya)," imbuh Basuki.

 


Investasi Pembangunan IKN Tembus Rp 49,6 Triliun

Update terbaru pembangunan rumah atau hunian bagi para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur selesai pada Juli 2024. (Dok Kementerian PUPR)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan setidaknya sudah ada 5 groundbreaking di IKN. Tak tanggung-tanggung, nilai investasi-nya mencapai hampir Rp 50 triliun.

5 pembangunan ini terpisah dengan pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasana yang didanai oleh APBN. Dia menilai, itu sejalan dengan pembangunan fasilitas dasar yang ditangani oleh Kementerian PUPR.

Infografis Konsep Future Smart Forest City di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya