Renovasi Stadion Teladan Medan Habiskan Anggaran Rp 275 Miliar, Rampung Desember 2024

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki, Minggu (25/2/2024).

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kapasitas tampungan 65,18 juta m3 dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.

Pertama di Sulawesi Barat

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR Dedi Yudha Lesmana mengatakan, kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai September 2023.

"Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27%," ujarnya.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT. Indra Karya - PT. Tuah Agung Anugrah - PT. Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp 1,02 triliun

Bendungan Budong-Budong juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan mereduksi 60% dari 341,59 m3/detik menjadi 106,76 m3/detik.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong- Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah sendiri memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38% dan sekitar 24% lahan kering sekunder.

Kabupaten ini terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan aromatika (nilam).

Secara administratif, Bendungan Budong-Budong berada di Desa salulebo, Kecamatan Topoyo dengan daerah layanan meliputi Daerah Irigasi Tobadak, Sulobaja, Bambadaru, Sallogata, Tinali, Barakkang, dan Lembah Hada.

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan anggaran lebih dari Rp500 miliar untuk membangun infrastruktur sepanjang tahun ini di Sulut. Hal ini disampaikan kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulut Hendro Satrio MK pada Selasa (16/1/2024).

"Sebagian besar pagu anggaran pada tahun 2024 ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur," kata Hendro.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp563 miliar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan sebagainya sebesar Rp37 miliar atau sebesar 6,6 persen lebih.

Sementara sisanya sebesar 93,3 persen lebih dialokasikan untuk pekerjaan membangun konstruksi, perencanaan dan pengawasan.

"Sebagian besar anggaran yang dialokasikan pada tahun ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada daerah ini," kata Hendro.

Dia mengatakan, pada tahun lalu, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk dikelola BPJN Sulut sebesar Rp1.063 miliar.

"Serapan anggarannya mencapai 98,39 persen atau sebesar Rp1.046 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp1.063 miliar," ujarnya.

Serapan anggaran tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan Dirjen Binamarga yang rata-rata sebesar 97,32 persen, atau lebih tinggi satu persen," ujarnya. Hendro berharap pagu anggaran tahun ini sebesar Rp563 miliar dapat terserap baik seperti tahun sebelumnya.

"Kita juga berharap, pembangunan infrastruktur yang dibiayai Kementerian PUPR akan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.