Beralih ke Energi Ramah Lingkungan, Industri Pelayaran RI Punya Sejumlah PR

Sementara itu, bahan bakar LNG menjadi salah satu bahan bakar alternatif kapal masa depan yang dapat mereduksi gas rumah kaca hingga 23 persen, dibandingkan bahan bakar berbasis minyak saat ini. 

Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, Carmelita menyampaikan, layanan bunkering LNG juga terus dikembangkan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara). Terminal Bunkering LNG direncanakan berada di Arun dan Bontang. Sedangkan LNG Bunkering kapal berpotensi dikembangkan di Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan beberapa pelabuhan lainnya. 

Carmelita menambahkan, saat ini sudah ada pilot project kapal penunjang kegiatan lepas pantai milik pelayaran nasional yang menggunakan dual fuel (bahan bakar minyak dan LNG), dengan lokasi kerja di Mahakam dengan mengisi bahan bakarnya di PHM (Pertamina Hulu Mahakam). 

Di sisi lain, pilot project pada kapal berbahan bakar listrik juga telah dimulai di Surabaya, Jawa Timur oleh kapal milik pemerintah. Kesuksesan pilot project ini akan dikembangkan di IKN (Ibu Kota Nusantara) Kalimantan Timur.

"Indonesia dapat mengacu pada beberapa negara yang lebih dulu dan lebih maju dalam pengembangan kapal bertenaga listrik ramah lingkungan. Beberapa negara tersebut seperti, Denmark, dan Selandia Baru. Bahkan Norwegia saat ini sedang mengembangkan bahan bakar energy hydrogen dan ammonia, untuk mencapai ambisi mereka menjadikan negara dengan zero-emission di tahun 2030," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA), Carmelita Hartoto, menuntut pemerintah untuk segera mendirikan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau Sea and Cost Guard.

Pasalnya, kebijakan tersebut masuk sebagai salah satu elemen guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Khususnya dalam mendongkrak kontribusi ekonomi maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun tersebut.

"Isu-isu terutama dari maritim ini urusan cost guard. Ini tentunya sudah dibocarakan di mana-mana, sebagai satu-satunya badan, lembaga yang bertanggungjawab pada presiden untuk menegakan fungsi peraturan di laut, sebagai yang harus segera diwujudkan," ujar Carmelita dalam rangkaian acara Indonesia Maritime Expo (IME) 2023 di Jiexpo Jakarta, Selasa (17/10/2023).

"Kita sudah mengapresiasi tentunya yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi mungkin harus dipercepat, jangan sampai tumpang tindih lagi karena sudah capek kalau penjaga lautnya banyak," tegas dia.

Carmelita lantas meminta Indonesia berkaca kepada sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN, yang memperketat syarat masuk bagi kapal pelayaran ke negaranya.

"Apakah kita bijak kalau harus membuka. Wong negara lain aja tidak, masa kita buka. Jepang, Amerika, Eropa, semua tidak buka. Walaupun ASEAN di laut yang sama, apakah kita punya kebijakan yang sama dengan negara tetangga? Belum," ungkap dia.

Di luar pembentukan Sea and Cost Guard, Carmelita menilai kebijakan pemerintah lain juga masih mempersulit para pelaku industri maritim. Sebut saja bunga pembiayaan dari perbankan yang masih tinggi, hingga urusan perpajakan.

Menurut dia, kemudahan dari pemerintah jadi salah satu syarat agar sektor industri pelayaran Tanah Air bisa bersaing dengan negara lain.

"Negara tetangga banyak diberi kemudahan. Tax aja kita belum. Kita contek negara tetangga dulu baru bersaing, yang melepas tax yang banyak itu. Sehingga kita mulai bersiap-siap agar kita lebih baik lagi di perairan kita," tuturnya.