Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, Musyawarah Nasional atau Munas Golkar akan tetap berlangsung pada Desember 2024, sesuai dengan AD/ART.
Pernyataan Doli itu menanggapi soal peluang Jokowi Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka akan maju sebagai calon ketum Golkar.
Advertisement
“Dalam AD/ART hasil Munas 2019 dilaksanakan di bulan Desember. Bulan desember ini masih lama sekitar 9 bulan lagi jadi saya kira tidak perlu ramai-ramai bicara Munas,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/3/2024).
Meski menyatakan Golkar partai terbuka, namun ia mengingatkan bahwa Jokowi hingga kini masih menjadi kader PDIP. Ia menyebut pihaknya tentu menghormati PDIP.
“Sama-sama kita tahu Pak Jokowi kan sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDIP yang selama ini kita tahu beliau kader PDIP. dan PDIP belum pernah menyatakan juga mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDIP, itu kan kita juga harus hormati, kembali pada putusan,” kata dia.
Sementara terkait isu Gibran juga masuk bursa calon ketum, Doli menyatakan pihaknya solid mendukung Airlangga Hartanto sebagai Ketum hingga periode berakhir.
“Saya kira soal Munas kita belum membicarakan secara detail, karena munas masih lama, dan soliditas kita solid mendukung Munas dilaksanakan Desember dan menuntaskan periode sampai akhir,” pungkasnya.
Wewenang Munas Ada di Airlangga Hartarto
Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil musyawarah nasional (munas) akhir tahun mendatang. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto.
"Terkait dengan munas, itu kan wewenang DPP Partai Golkar, yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto. Tentunya Pak Airlangga dan kawan-kawan DPP Partai Golkar punya ancar-ancar kapan itu akan dilaksanakan," kata Adies kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Ketua Umum Ormas Pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga terkait kapan waktu pelaksanaan munas atau pemilihan ketua umum.
"Kami selalu siap saja mendukung kapan pun diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto, munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau," kata Adies.
Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Adies mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum yakni pernah menjadi pengurus selama lima tahun.
"Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar," jelas Adies.
Advertisement
