Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, tidak ada penggusuran yang dilakukan oleh OIKN kepada warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terkait proyek pembangunan IKN.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menanggapi pertanyaan politisi PAN Guspardi Gaus dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan OIKN di Jakarta, Senin.
Advertisement
Gaus meminta klarifikasi Bambang atas pemberitaan di media terkait surat OIKN kepada 200 warga di Kecamatan Sepaku yang meminta mereka membongkar bangunan mereka di lokasi pembangunan IKN.
“Tidak ada penggusuran yang semena-mena. Saya sebagai warga Sepaku —KTP saya dan istri sudah menjadi warga Sepaku—melihat mereka sebagai warga saya, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka, pada tempatnyalah saya untuk memberikan ruang kepada mereka,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan bahwa keributan yang terjadi beberapa waktu lalu diharapkan menjadi yang terakhir. Apa yang dilakukan OIKN adalah untuk menjaga tata ruang yang baik di kawasan tersebut.
“Bapak, ibu bisa melihat bagaimana euforia pembangunan di kawasan ini, sehingga ada kecenderungan mereka yang membangun tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi, izinkan kami tetap menata sesuai tata ruang dan tentu saja itu tidak termasuk apa yang diwartakan sebagai penggusuran. Saya kira kami jauh dari kata penggusuran,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan rencananya untuk mengembangkan salah satu daerah di lokasi pembangunan yang akan difungsikan sebagai living museum heritage.
Menurutnya, daerah yang merupakan wilayah masyarakat adat itu awalnya akan dipindahkan karena proyek pengendalian banjir. Namun, melalui diskusi dan sosialisasi yang baik, solusi teknologi ditemukan sehingga masyarakat adat yang tinggal di sana tidak perlu dipindahkan.
“Ini akan menjadi salah satu kawasan percontohan bagaimana kami memperlakukan saudara-saudara kita di lapangan. Bagaimana mereka bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera, itu yang kami carikan. Kalau dari mereka akan ada membuka usaha, akan kami sediakan tempatnya tapi itu akan kami tata dengan satu kawasan yang benar-benar humanis. Itu janji kami,” pungkas Bambang.
Anggaran Otorita IKN Kena Blokir Sri Mulyani Rp 21,7 Miliar
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menceritakan, anggaran pihaknya pada 2024 ini kena blokir sekitar Rp 21,7 miliar dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Bambang mengutarakan, dalam DIPA Otorita IKN untuk 12 kegiatan senilai Rp 434 miliar, terdapat alokasi yang diblokir sebesar Rp 21,7 miliar untuk memenuhi kebijakan pemerintah tentang automatic adjustment.
"Rp 434 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain 5 persen. Sehingga total pagu belanja Rp 412 miliar," jelas Bambang dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).Adapun langkah automatic adjustment atau pemblokiran anggaran memang dilakukan Sri Mulyani dengan memotong 5 persen anggaran sejumlah kementerian/lembaga, dengan total nilai Rp 50,14 triliun.
Blokir anggaran IKN ini ditetapkan lewat surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
Advertisement
Serapan Anggaran
Lebih lanjut, Bambang turut melaporkan penyerapan anggaran Otorita IKN di sepanjang 2023 mencapai Rp 271,71 miliar.
Angka tersebut sekitar 95,04 persen dari total anggaran Otorita IKN 2023 sebesar Rp 285 miliar. Penyerapan terbesar berada di sisi Sekretariat Otorita IKN hingga senilai Rp 174,13 miliar.
"Tahun lalu anggaran kami alokasinya Rp 285 miliar, realisasi penyerapan 95 persen di Rp 271 miliar, ini untuk 9 unit eselon I. Alhamdulillah kita bisa sampai 95 persen, karena mepet juga sebenarnya, kebutuhan tentunya lebih besar dari apa yang direncanakan," tutur Bambang Susantono.
