Liputan6.com, Canberra - Kelompok-kelompok pembela Palestina dan pengungsi merasa sangat lega karena pemerintah federal Australia mencabut kebijakan pembatalan visa bagi orang-orang yang melarikan diri dari Jalur Gaza, setelah beberapa terdampar dalam perjalanan mereka pekan lalu.
Beberapa visa telah diaktifkan kembali setelah pemeriksaan keamanan lebih lanjut, namun para advokat mendesak pemerintah memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan.
Advertisement
"Sepertinya pemerintah bertindak dengan itikad baik ketika masyarakat mencoba mengajukan banding atas pembatalan tersebut, namun kejelasan diperlukan bagi semua pihak yang berkepentingan," kata koordinator pengungsi nasional Amnesty International Graham Thom seperti dilansir The Guardian, Selasa (19/3/2024).
"Masyarakat tidak dapat menunggu ketika mereka dihadapkan pada situasi di mana Israel dapat pindah ke wilayah Jalur Gaza kapan saja. Orang-orang berusaha melarikan diri dengan cara apa pun yang mereka bisa."
Thom mengutip pernyataan pemerintah bahwa visa akan ditinjau jika orang meninggalkan Jalur Gaza tanpa penjelasan. Pemerintah, menurutnya, perlu mempertimbangkan keadaan darurat.
"Masalahnya adalah melintasi perbatasan … Pemerintah perlu menangani orang-orang yang menggunakan inisiatif mereka sendiri untuk menyeberang dengan cara apa pun yang mereka bisa," ujar Thom.
Beberapa warga Palestina pekan lalu mengklaim bahwa setelah diberikan visa Australia, mereka berhasil melarikan diri dari Jalur Gaza dan sampai ke bandara di Kairo, Mesir, namun kemudian diberitahu bahwa visa mereka dibatalkan.
Pada Minggu (17/3), pemerintah mengatakan beberapa pemeriksaan keamanan lebih lanjut telah diselesaikan dan beberapa pembatalan visa telah dicabut, sehingga beberapa orang yang terdampak dapat melanjutkan perjalanan ke Australia. Namun, pemeriksaan keamanan lainnya masih harus diselesaikan.
Menteri federal untuk pertanian, perikanan, dan kehutanan Murray Watt mengatakan kepada Radio National bahwa informasi lebih lanjut telah terungkap mengenai keadaan beberapa orang. Watt tidak setuju bahwa ada yang tidak beres dalam proses penyaringan. Sumber pemerintah lainnya juga mengatakan bahwa penilaian ulang lebih lanjut terhadap visa tersebut sudah tepat.
Melegakan
Kelompok advokasi Palestine Australia Relief and Action (PARA) mengatakan mereka sangat lega dengan keputusan pemerintah federal.
"Orang-orang ini mengikuti proses yang diperintahkan kepada mereka dan kami senang pemerintah Australia mengakui hal itu dan akan memungkinkan mereka untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka di Australia dengan aman," ungkap dewan direktur PARA Reem Borrows.
"Mereka telah mengalami kengerian yang tak terbayangkan di Gaza dan kami ingin terus bekerja sama dengan pemerintah untuk merespons orang-orang ini dengan kasih sayang dan kemanusiaan."
Jana Favero, direktur advokasi di Pusat Sumber Daya Pencari Suaka, menuturkan para advokat mengetahui bahwa beberapa warga Palestina telah mendapatkan kembali visa mereka dan yang lainnya masih dalam peninjauan.
"Muncul di bandara dengan visa yang masih berlaku namun kemudian dibatalkan, sungguh sangat menyedihkan. Orang-orang pernah mengalami stres dan trauma dan sekarang bisa bertemu keluarga dan merasa aman," kata dia.
"Ini sangat melegakan dan kami mendesak pemerintah untuk terus bekerja sama dengan kelompok-kelompok Palestina untuk memastikan perjalanan yang aman bagi sebanyak mungkin orang."
Advertisement
Keamanan Nasional Australia
Lebih dari 30.000 warga Palestina tewas akibat pengeboman Israel di Jalur Gaza, yang terjadi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang disebut menewaskan setidaknya 1.200 warga Israel.
Sementara itu, truk-truk bantuan berjuang untuk menjangkau orang-orang di Jalur Gaza yang diblokade Israel.
Lebih dari 2.000 visa telah dikeluarkan bagi warga Palestina sejak konflik terbaru dimulai, namun kurang dari 400 orang telah tiba di Australia pada periode tersebut.
Keluarga warga Palestina yang terdampak di Australia mengatakan mereka patah hati atas situasi tersebut. Karena itu, delegasi Umum Palestina untuk Australia menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Menteri Dalam Negeri Clare O’Neil yang isinya menyebutkan bahwa pembatalan visa dapat merusak proses keterlibatan positif antara pemerintah Australia dan komunitas Palestina.
Dalam pernyataan pada Senin (18/3), ketua delegasi Palestina Izzat Abdulhadi menyambut baik pemberlakuan kembali beberapa visa, namun mengatakan Australia juga harus mengembalikan visa yang tersisa, dengan menyebut pembenaran pemerintah tidak meyakinkan dan tidak cukup.
"Menyerukan kepada pemerintah Australia menyediakan layanan konsuler untuk membantu mereka yang masih berada di Gaza yang memegang Visa Pengunjung Australia untuk berangkat dan datang ke Australia," kata dia.
Kantor O’Neil mengatakan pekan lalu bahwa pemohon visa akan menjalani penilaian keamanan yang berkelanjutan dan pemerintah berhak untuk membatalkan visa yang dikeluarkan jika keadaan berubah.
"Jika orang berhasil keluar dari Gaza tanpa penjelasan atau keadaan mereka berubah secara signifikan, kami akan meluangkan waktu untuk memahami perubahan tersebut sebelum melanjutkan," kata juru bicara O’Neil.
"Kami telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu orang-orang yang mencoba meninggalkan Gaza. Namun, kami tidak meminta maaf karena telah melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional kami."
