Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi soal isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan masuk dan menjadi Partai Golkar. Menurut dia, saat ini Jokowi fokus menyelesaikan pekerjaan di sisa masa jabatannya sebagai presiden.
"Saat ini Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Selasa (19/3/2024).
Advertisement
Dia menilai isu Jokowi akan masuk Partai Golkar merupakan desas-desus lama yang terus digulirkan. Namun, kata Ari, hingga kini Jokowi tak masuk ke Partai Golkar dan menjadi ketua umum partai politik manapun.
"Apa yang berkembang sebagai wacana dan dinamika di Partai Golkar merupakan urusan internal Partai Golkar," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto enggan menanggapi jauh soal bursa kandidat calon Ketum Golkar.
Airlangga menegaskan, musyawarah nasional (Munas) untuk pemilihan ketua umum Golkar tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada Desember 2024.
Belakangan isu bursa kandidat ketum Golkar sudah berhembus. Muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia.
"Munas bulan Desember," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3).
Airlangga juga ditanya perihal perihal Jokowi yang bakal diisukan menggantikan posisinya di kursi ketua umum partai beringin. Di sini, Airlangga tidak menanggapi lugas saat ditanya adakah kekhawatiran atau tidak.
"Terima kasih," kata Airlangga.
Meski tidak memberi jawaban lugas, Menteri Koordinator Perekonomian ini memberikan gestur angkat jempol kanan saat ditanya optimistis masih lanjut menjadi ketua umum Partai Golkar.
Wacana Jokowi dan Gibran Maju Jadi Ketua Umum, DPP Golkar: Kami Punya Aturan Main
Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama Gibran Rakabuming Raka belakangan mencuat menjadi salah satu calon ketua umum Partai Golkar.
Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil musyawarah nasional (munas) akhir tahun mendatang. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto.
"Terkait dengan munas, itu kan wewenang DPP Partai Golkar, yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto. Tentunya Pak Airlangga dan kawan-kawan DPP Partai Golkar punya ancar-ancar kapan itu akan dilaksanakan," kata Adies kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Ketua Umum Ormas Pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga terkait kapan waktu pelaksanaan munas atau pemilihan ketua umum.
"Kami selalu siap saja mendukung kapan pun diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto, munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau," kata Adies.
Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Adies mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum yakni pernah menjadi pengurus selama lima tahun.
"Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar," jelas Adies.
Selama tidak ada perubahan AD/ART atau perubahan di musyawarah nasional luar biasa (munaslub), kata Adies, maka syarat tersebut harus dipenuhi putra sulung Jokowi itu.
"Jadi selama ini sebelum ada perubahan AD/ART, kami sebagai underbow Partai Golkar, tentunya masih berpatokan kepada AD/ART. Kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak. Kita akan mengikuti saja, tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan. Itu aturan baku dari Partai Golkar. Itu buku sakralnya Partai Golkar," kata dia.
"Jadi tegas itu pengurus Partai Golkar. Jadi, mau dia DPP, mau dia di provinsi, mau dia di mana, selama dia pernah jadi pengurus. Yang masalah kan kalau belum pernah jadi pengurus," tegasnya.
Advertisement
MKGR Tegaskan Tidak Ada Munaslub Golkar Tahun Ini
Adies Kadir menyatakan wacana Munaslub Partai Golkar untuk mengubah AD/ART partai mustahil digelar tahun ini. Ia menyebut Munas Partai Golkar akan berlangsung Desember 2024.
"Bicara Munaslub ya, saat ini itu suatu yang tidak mungkin. Pertama munas sendiri sudah dekat tinggal hitungan bulan," kata Adies kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/3/2024).
Selain itu, Adies mengingatkan bahwa Ketua Umum Airlangga Hartarto sudah berhasil membawa banyak kemenangan bagi Partai Golkar pada pemilu 2024, sehingga tidak ada hal mendesak untuk menggelar munaslub.
"Keberhasilan Ketum Pak Airlangga sudah nampak, sudah terbukti, sudah dirasakan semua kader baik di tingkat pusat sampai dengan daerah kabupaten/kota. Kalau kita hitung hattrick, beliau sudah tiga kali. Pertama pilkada kemarin memenangkan pilkada seluruh Indonesia 60 persen. Kedua, menang pilpres. Ketiga, berhasil mengangkat suara Partai Golkar dari 85 ke 102," tegas Adies.
Sebelumnya, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menegaskan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjabat sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP MKGR, Adies Kadir, usai pertemuan bersama Dewan Pakar hingga Dewan Penasihat MKGR di Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/3/2024).
"Keinginan dewan pakar melanjutkan kembali kepemimpinan dari Pak Airlangga," kata Adies kepada wartawan.
Menurut Adies, MKGR mendukung Airlangga lantaran dianggap sukses di pemilu 2024. Airlangga dinilai sukses menaikkan perolehan suara Golkar secara siginifikan.
"Seluruh ketua dan anggota Dewan Pakar MKGR mengapresiasi kinerja Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto yang telah berhasil menaikkan perolehan suara Partai Golkar secara nasional dan kursi di DPR RI secara signifikan," ujar Adies.
