Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budie Arie Setiadi menyebut bahwa rekonsiliasi nasional merupakan langkah yang tempat untuk bersama-sama membangun bangsa setelah Pemilu 2024.
Dengan rekonsiliasi, dia menilai seluruh program besar Prabowo-Gibran nantinya bisa berjalan dengan baik karena bantuan banyak pihak.
Baca Juga
Advertisement
"Harus, rekonsiliasi itu penting karena untuk menjadi negara maju perlu persatuan nasional sehingga kami mendukung adanya rekonsiliasi nasional," kata Budie Arie di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, dikutip dari Antara, Selasa (19/3/2024).
Namun Budi menolak jika gabungan partai politik pendukung Prabowo-Gibran disebut sebagai koalisi gemuk. Menurut dia, koalisi yang terbentuk nanti adalah sayap pemerintah yang siap menyejahterakan masyarakat.
"Koalisi enggak gemuk, enggak kurus, tetapi koalisi gemoy. Kamu terjemahin deh sesuai dengan namanya," kata Budi sambil tertawa.
Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menanggapi munculnya usulan Presiden Jokowi bakal memimpin koalisi besar partai politik (parpol). Ia menilai, usulan tersebut merupakan pertimbangan politik dan masih terlalu dini untuk dibahas.
"Tunggu saja, lihat perkembangan. Itu kan pertimbangan-pertimbangan, langkah-langkah politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," kata Budi Arie dilansir dari Antara, Kamis (14/3/2024).
Menurut Budi Arie, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu tujuh bulan mendatang.
Di sisi lain, Budi Arie juga menilai bahwa usul dari salah satu partai agar Presiden Jokowi menjadi pemimpin koalisi besar partai politik adalah sebuah aspirasi.
"Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, ya enggak apa-apa dinamika aja," ucap Budi.
Projo Tanggapi Hak Angket Kecurangan Pemilu: Selisihnya 50 Juta Suara, Untuk Apa?
Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi buka suara mengenai langkah sejumlah partai politik di DPR menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Budi Arie justru mempertanyakan, bagaimana membuktikan kecurangan Pemilu 2024 dengan selisih lebih dari 50 juta suara.
"Hak angket untuk apa? Selisih 50 juta (suara), hak angket dari mana? Coba dipikirin, kecurangan apa? Kalau selisihnya 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, ya boleh lah. Hebat apa bisa curang sampai 50 juta (suara)," kata Budi Arie dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Kamis (14/3/2024).
Budi Arie mengatakan, hak angket bukan urusan pemerintah, melainkan partai politik yang kini berada di gedung DPR.
"Mau selidiki untuk hal apa. Dasarnya apa, tujuannya apa, apa result-nya, harus jelas dong. Suatu gerakan, suatu langkah itu kan harus ada tujuannya," ujar dia.
Budi Arie juga mempertanyakan komitmen sejumlah partai politik menggulirkan hak angket. Apalagi, kata dia, beberapa kader partai politik pengusung hak angket masih menjadi menteri kabinet Presiden Jokowi.
"Partainya mau enggak? Semuanya ada dalam pemerintahan, tim 1 ada, tim 3 ada," ucap Budi Arie.
Advertisement
