Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sebagian sekolah di ibu kota jelang diumumkannya hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PJJ hanya berlaku di sekolah yang dinilai berada di daerah rawan.
Advertisement
"PJJ hanya di wilayah tertentu saja," kata Plt Kepala Dinas Pendidik (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi, dikutip Selasa (19/3/2024).
Purwosusilo menyatakan, kebijakan PJJ sudah diterapkan di kecamatan Sawah Besar, Menteng, Gambir, dan Tanah Abang. Para peserta didik di empat kecamatan tersebut, belajar di rumah.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat Rahayu Asih Subekti, menyampaikan, penerapan PJJ ini juga akan diterapkan di Jakarta Pusat. Penerapannya akan dilakukan besok, 20 Maret 2024.
"Wilayah Kemayoran, Senen, Johar Baru, dan Cempaka Putih agak jauh dari kantor Bawaslu dan KPU. Jadi, penerapan PJJ baru mulai besok," kata dia.
Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut bakal kembali normal usai penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI. Tepatnya pada Kamis, 21 Maret 2024.
KPU Pastikan 7 Komisioner Hadir saat Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan rapat pleno terbuka untuk penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional.
"Kami akan melakukan rapat pleno terbuka untuk penetapan hasil pemilu secara nasional," ujar anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dia menyebutkan tujuh anggota badan penyelenggara pemilihan umum itu akan menyampaikan penetapan hasil Pemilu 2024.Tujuh anggota KPU RI yang dimaksud adalah August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan termasuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
"Jadi, kami bertujuh pasti posisinya stand by di kantor KPU. Kami juga pasti akan berikan informasi ke teman-teman media untuk kebutuhan publik termasuk juga breaking news dan segala macam. Sabar saja ya," katanya.
Advertisement
Tak Memaksakan
Selain itu, saat ditanya apakah akan mengundang partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk penetapan hasil Pemilu 2024, dia menjelaskan bahwa selama ini menjalin hubungan yang baik dengan liaison officer peserta pemilu.
"Setiap kali ada rekapitulasi kan kita buka itu juga melihat apakah teman-teman saksi dari peserta pemilu hadir atau tidak, itu juga jadi pertimbangan. Jadi pasti sampai ke mereka," jelas Mellaz.
Sementara itu, Mellaz masih belum tahu apakah petinggi partai politik akan diundang ke pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024. Menurutnya, setiap partai memiliki skema organisasi tersendiri untuk mengirimkan utusan.
"Jadi, itu juga cukup. Memang harus ini ya sekretaris jenderal dan ketua umum (hadir)? Kan tidak juga," pungkasnya.
