Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati usulan pemerintah soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) hanya dilakukan satu kali pemilihan. Aturan ini juga telah diterapkan di Aceh dan Papua.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyatakan, kandidat dengan hasil terbanyak nantinya akan ditetapkan menjadi pemenangan dalam Pilkada DKJ. "Jadi mengikuti aturan pemilihan kepala daerah selama ini yaitu UU Pilkada, begitu pula dengan daerah-daerah khusus lainnya. Jadi daerah khusus di Provinsi Aceh, daerah khusus di Provinsi Papua sama dengan berlakunya pilkada," kata Suhajar, dalam rapat panja pembahasan RUU DKJ, Senin (18/3/2024).
Advertisement
"Jadi satu kali pemilihan, pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya," sambungnya.
Menurut Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, pemenang Pilkada Jakarta nantinya tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres. Tujuannya, agar potensi polarisasi berkurang.
"Ini tentu sudah pertimbangkan menyangkut soal pembelahan, aspek sosiologisnya, pembiayaannya. Karena kalau sampai dua putaran seperti 2017. Nah sekarang konsekuensinya, siapa yang menang langsung selesai," ucap dia.
Siapa Kandidat Terkuat?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai nama-nama yang beredar di Pilkada Jakarta 2024 saat ini masih dinamis. Belum ada yang terlalu menonjol.
"Siapa kandidat terkuat di Pilkada DKI harus dilihat juga seberapa tinggi popularitasnya, seberapa tinggi elektabilitasnya, dan seberapa banyak isi tasnya. Kalau sementara ini masih lobi-lobi, belum ada yang kelihatan. Masih cair," kata Ujang kepada Liputan6.com, Selasa (19/3/2024).
Satu nama yang belakangan santer diberitakan akan maju kembali adalah Mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Terkait hal ini, kata Ujang, harus disurvei ulang di DKI.
"Kita tahu Anies sudah ada jeda lama tidak menjadi Gubernur. Jadi soal peluangnya ya bisa menang, bisa tumbang, bisa maju, dan bisa juga tidak. Masih banyak faktor yang harus kita lihat. Siapa lawannya, elektabilitasnya seperti apa, lawannya politiknya siapa, berapa koalisinya, itu semua penting dan harus dihitung."
"Lalu siapa pesaing terberat Anies? Ya belum tahu, kan nama yang beredar ada Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, Ida Fauziyah, Tri Rismaharini. Tapi nama-nama itu belum tentu juga maju. Nanti Anies berpasangan dengan siapa, lawan politik juga berpasangan dengan siapa, belum kelihatan, jadi sementara masih dinamis."
Sementara Pendiri Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyarankan Anies untuk tidak maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, Anies lebih baik memperbesar gerakan perubahan.
"Kalau Mas Anies sih walaupun itu hak dia ya, dan peluang menangnya itu ada gitu ya, menurut saya sih sebaiknya dia enggak maju gitu. Karena kan dia kemarin sudah nyapres dapat suara juga cukup banyak, artinya sebaiknya dia menjaga dan mengembangkan, memperbesarlah ya gerakan perubahan itu. Soalnya kalau nyapres kemudian nyagub tuh kayak cari kerja, cari peruntungan gitu," kata Hendri kepada Liputan6.com, Selasa (19/3/2024).
Hensat justru menilai PDI Perjuangan memiliki beberapa kader bagus yang layak diperhitungkan maju di Pilkada Jakarta seperti Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas.
"PDI Perjuangan kadernya banyak bagus mungkin Tri Rismaharini ya yang akan didorong, atau Azwar Anas. Dua-duanya kan mantan Kepala Daerah, tapi levelnya Walikota Kabupaten bagus. Kemudian jadi menterinya Jokowi kemarin Azwar Anas sama Tri Rismaharini menurut saya sih oke juga."
Kuda Hitam
Hensat mengatakan, potensi kuda hitam juga ada di Pilkada DKI. Dan ia menyebut nama politisi PKS, Mardani Ali Sera.
"Menurut saya kuda hitam itu yang memang tidak disangka-sangka maju, maju tapi kemudian dia punya dukungan besar, jadi saya harus menyebut nama siapapun yang didorong oleh PKS. Itu dia bisa jadi kuda hitam ya misalnya Mardani didorong gitu ya," katanya.
Nama lain yang juga sempat ramai diberitakan bakal maju adalah Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Nama terakhir merupakan Mantan Gubernur Jawa Barat.
Meski demikian, di mata Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno, Golkar sepertinya lebih cenderung mendorong RK tetap di Jawa Barat.
"Memang Ridwan Kamil beberapa waktu lalu dikaitkan dengan Pilkada Jakarta, tapi per hari ini di internal Golkar sudah mulai ada arahan Ridwan Kamil maju di Jawa Barat lagi, bukan Jakarta. Jadi menurut saya sangat tergantung dari bagaimana dan siapa yang secara definitif maju. Soal pilkada pada prinsipnya sangat bergantung bagaimana partai pengusung siapa yang dipilih," kata Adi Prayitno kepada Liputan6.com, Selasa (19/3/2024).
Peluang Anies Baswedan Menang Besar
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Anies Rasyid Baswedan berpeluang besar untuk menang jika maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Diketahui, saat ini Anies masih menjadi peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau Calon Presiden (Capres).
"Kalau masih Anies maju, peluang menangnya besar. Tapi yang didukung Prabowo, Jokowi peluang menangnya juga ada," kata Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Akan tetapi, semua itu tergantung kepada mantan Gubernur DKI Jakarta apakah ingin bertarung kembali pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar November 2024 mendatang.
"Ya enggak tahu, tergantung Mas Anies-nya ini mau apa enggak, dengar-dengar mau, dengar-dengar engga kan gitu," ujarnya.
"Buat kami itu belum dibahas karena belum tanggal 20. Pertanyaannya setelah tanggal 20 aja," pungkasnya.
Ida Fauziyah soal Kabar Dirinya Maju di Pilkada Jakarta
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyiapkan Ida Fauziyah sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta.
Namun, saat dikonfirmasi langsung, Ida tidak ingin buru-buru menanggapi lebih jauh terkait potensi dirinya maju menjadi calon pemimpin Jakarta.
"Nanti itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh partai," kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5/2024).
Ida masih bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI Jakarta. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke Pemilu legislatif.
"Ini masih tahapannya, di DPP tahapannya masih ngurusin Pileg jadi belum sampai ke situ," katanya.
Lebih lanjut, Ida kembali ditanya apakah akan maju menjadi Gubernur Jakarta apa tidak. Dia hanya merespons dengan senyuman.
"Bisa aja nih, ini belum dilantik jadi DPR nih," ucapnya.
Advertisement
Airlangga Beri Rekomendasi Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui telah memberikan surat rekomendasi kepada dua tokohnya untuk maju menjadi bakal calon gubernur (Bacagub) DKI Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 mendatang.
Kedua tokoh yang diberi rekomendasi yakni, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta sekaligus mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
"(Ridwan Kamil). Namanya on the way, dalam perjalanan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
"Dua-duanya (Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki) diberi surat oleh Golkar sebelum Pemilu untuk ikut Pilkada," sambungnya.
Kendati begitu, kata dia, sosok yang diusung Partai Golkar akan merujuk pada hasil survei terakhir. Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa Partai Golkar akan membuat forum khusus untuk memilih bakal calon gubernur DKI yang akan diusung.
"Tentu keputusan tergantung survei terakhir. (Selain itu) akan dipilih dalam forum khusus sesuai jadwal Pilkada nanti, kan kita belum dapet," jelasnya.
Airlangga menuturkan, pemberian surat rekomendasi Pilkada DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki agar keduanya menaikkan suara Partai Golkar pada Pemilu 2024 di wilayah masing-masing.
Namun, dia memastikan bahwa nantinya hanya satu orang yang akan diusung Partai Golkar pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Tentu untuk dalam rangka pemilu dua-duanya menggarap Dapil supaya angka partai Golkar bisa melonjak. Nanti pasti mengerucut (satu nama)," tutur Airlangga.
NasDem DKI Mulai Wacanakan Dukung Sahroni
Partai Nasional Demokrat (NasDem) DKI Jakarta mewacanakan dukungan terhadap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"Memang wacana hari ini yang paling kuat itu bang Ahmad Sahroni untuk maju di Pilgub DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi Nasdem DKI Wibi Andrino seperti dilansir Antara.
Wibi menuturkan dukungan ini masih menjadi usulan internal merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD. Nantinya juga melihat dinamika pasca-pleno penetapan dari KPU RI.
Dia berharap dengan adanya komposisi calon legislatif (caleg) maupun calon Gubernur DKI Jakarta ini mampu menempatkan orang-orang terbaik demi daya dobrak elektoral tinggi.
"Sehingga ketika menjadi caleg ini tidak gugup lagi untuk bisa berkontestasi dengan sesama caleg dari partai lain," ujarnya.
Terlepas dari hal tersebut, pihaknya menegaskan terbuka dengan segala posisi asalkan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
Advertisement
PSI Cari Figur Seperti Jokowi untuk Maju Pilkada Jakarta
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur atau Cagub yang dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala menjabat gubernur DKI Jakarta di 2012-2014 silam.
Menurut Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, partainya sempat mendorong putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cagub 2024. Namun, kata dia Gibran kini memperoleh amanah yang lebih besar.
"Sebetulnya kami sudah melakukan hal ini di 2023 lalu dengan Rembuk Rakyat Jakarta yang menghasilkan nama Mas Gibran sebagai calon gubernur ideal menurut konstituen kami, namun Mas Gibran menerima amanah yang lebih besar saat ini, jadi kami akan segera mencari sosok yang tepat untuk menjadi Calon Gubernur Jakarta selanjutnya," kata William dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/3/2024).
Kini, lanjut William partainya akan segera mencari sosok cagub DKI Jakarta 2024 yang mempunyai nilai-nilai yang sama dengan Jokowi.
Menurut William, kriteria mirip Jokowi tersebut mutlak dibutuhkan mengingat Jakarta akan masuk ke era baru setelah nanti tidak berstatus ibu kota kembali.
"Kita tentu ingat di tahun 2012, ketika pak Jokowi terpilih itu, pak Jokowi adalah seorang Gubernur yang menciptakan harapan sebenarnya kepada masyarakat, karena dia sosok yang sangat dekat dengan rakyatnya dan langsung memahami permasalahan yang ada," ucap dia.
William menilai, Jokowi sebagai sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya. Jokowi, ujar dia juga langsung dapat memahami permasalahan yang ada di masyarakat kala menjadi seorang pemimpin.
"Pemimpin yang langsung turun ke masyarakat, langsung memahami masalah yang ada di bawah. Dan untuk pertama kalinya saya kira seorang Gubernur itu sangat dekat dengan rakyatnya. Enggak ada batas ataupun enggak ada sekat," ujarnya.
Dia menyampaikan, kepemimpinan Jokowi ketika memimpin DKI Jakarta terbukti memberikan manfaat bagi warga ibu kota hingga saat ini. Seperti, lanjut dia adanya MRT, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Program-program tersebut bisa lahir tentu karena Pak Jokowi paham permasalahan di masyarakat dan berani untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat," kata William.