Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara atau Bandara Singkawang, di Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu.
"Dengan mengucap bismilahirohmanirohim, pada pagi hari ini, saya resmikan Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat," kata Presiden Jokowi, dikutip dari Antara, Rabu (20/3/2024).
Advertisement
Presiden menjelaskan bahwa Bandara Singkawang dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan juga bantuan corporate social responsibility (CSR) dari para pengusaha lokal di Kota Singkawang.
Berdasarkan laporan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Presiden menyebutkan dana pembangunan Bandara Singkawang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp272 miliar, dan juga dari para pengusaha lokal Rp155 miliar.
Presiden Jokowi menyampaikan jika skema KPBU maupun bantuan CSR tersebut bisa dilakukan di banyak proyek lainnya seperti bandara dan pelabuhan, maka akan mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air.
"Artinya, orang-orang yang berasal dari kota itu, orang-orang yang berasal dari kabupaten itu, orang-orang yang berasal dari provinsi itu, juga ikut berpartisipasi terhadap daerahnya masing-masing," ujar Presiden.
Bandara Singkawang
Bandara Singkawang dibangun mulai 2019-2023 dan ditargetkan beroperasi pada April 2024. Bandara itu memiliki runway sepanjang 1.400 m x 30 m, taxiway 200 m x 18 m, apron 100 m x 50 m, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi yang dibangun menggunakan APBN.
Sedangkan, gedung terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi dan perpanjangan runway menjadi 2.000 m dibangun menggunakan dana CSR. Dengan runway sepanjang 2.000 m, Bandara Singkawang dapat didarati pesawat Airbus A320.
"Kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang, mempercepat mobilitas logistik dari dan ke Singkawang dan kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Kota Singkawang, dan saya tadi 'bisik-bisik' ke Menteri Perhubungan bahwa bandara ini bisa dijadikan contoh di-copy, direplikasi di daerah-daerah yang lain," kata Presiden Jokowi.
Perintah Jokowi
Presiden juga meminta kepada Menhub bahwa dengan beroperasinya Bandara Singkawang, maka segera disiapkan maskapai-maskapai yang melayani rute ke Singkawang.
"Kalau bandaranya sudah siap, airport-nya sudah siap, segera Pak Menhub disediakan juga pesawat yang terbang ke sini sebanyak-banyaknya, asal penumpangnya juga penuh. Pasti akan semakin banyak airline yang datang ke Singkawang," katanya pula.
Peresmian Bandara Singkawang tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti.
Tampak hadir saat peresmian tersebut, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Advertisement
Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil jadi Mandor Proyek IKN Nusantara, Ini Tugasnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Ridwan Kamil menjadi kurator pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan langsung pria yang akrab di sapa kang Emil saat menjadi pembicara dalam acara Rakornas Ibu Kota Nusantara di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3)
"Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Kamil, hari ini saya mendapat tugas penting dari bapak presiden (Jokowi) sebagai Kurator Perencanaan dan Pembangunan IKN, intinya jadi mandor ya pak," ujar Ridwan Kamil.Ridwan Kamil mengungkapkan tugasnya sebagai mandor untuk memastikan seluruh proses pembangunan sesuai dengan visi misi IKN.
"Saya ini memastikan yang dibicarakan panjang lebar itu di lapangan dan di delivery-nya persis seperti visi misinya, kira-kira begitu, itu tugas saya," jelasnya.
Sebagai mandor, lanjutnya, dia mengaku aktif melakukan rapat terkait berbagai dalam mengawal investasi maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di IKN. Tujuannya memastikan kegiatan investasi maupun pembangunan infrastruktur di IKN tetap ramah lingkungan.
"Tiap minggu saya rapat tadi juga empat proyek masuk ke IKN harus green, harus smart, harus sustainable, itu menjadi tugas kami," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, IKN butuh pemasukan investasi hingga Rp 150 triliun untuk membangun sektor perumahan.
Biaya Pembangunan IKN
Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 467 triliun, mayoritas atau sekitar Rp 375 triliun berasal dari dana non APBN, atau dari investasi. Termasuk untuk membangun sektor perumahan dengan porsi kebutuhan yang cenderung besar.
"Kalau di data, itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan utk hunian itu 600 ha di IKN. Dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp 150 triliun. Jadi, kalau Rp 350 triliun sekian dari investasi, Rp 250 triliun sekian dari KPBU, Rp 150 triliun itu hunian," terangnya dalam acara market sounding skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) IKN sektor perumahan di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Selain KPBU, ia menambahkan, investor juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam skema investasi langsung (direct investment) yang tidak menggunakan jaminan pemerintah.
"Enggak jadi fokus hari ini, tapi itu akan jadi peluang ke depan. Contoh penyediaan hunian dari non ASN atau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," imbuh Agung.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
