Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengungkapkan keraguan soal hak angket yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sikap ragu Surya Paloh ditunjukkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpers dan Pileg 2024.
Advertisement
"Pertanyaannnya masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanaka hak angket dalam kondisi pada saat ini di dewan. Ini perlu kita pikirkan bersama," kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat Rabu (20/3/2024) malam.
Surya Paloh mengakui, Nasdem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena menghormati hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Namun, mengamati dinamika yang terjadi saat ini. Demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan asas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak.
"Ketika kita berhadapan pemilihan suara terbanyak, kita harus pikir dulu kita sudah banyak suara belum," ujar dia.
Surya Paloh mengatakan, Partai Nasdem tetap menghormati partai lain yang ingin mengusung hak angket. Sementara itu, Partai Nasdem sendiri akan mempertimbangkan kembali matang-matang.
"Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respeknya. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu per satu," ujar dia.
"Partai yang lebih besar dalam posisinya di dewan perwakilan rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar," dia menambahkan.
Surya Paloh mengaku menunggu sikap partai, terutama yang mengantongi kursi terbanyak di DPR RI, salah satu yang disingung yaitu PDI Perjuangan.
"Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu dari hasil Pemilu 2024 ini boleh lah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami," dia menandaskan.
PDIP: Hak Angket akan Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 segera meluncur.
"Hak angket akan meluncurkan, tunggu tanggal mainnya," kata Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Deddy menyatakan terkait dengan hak angket ini nantinya tetap akan menunggu keputusan dari ketua umum partai politik.
"Tunggu tanggal mainnya, apa pun itu adalah keputusan ketua umum dan DPP partai, bukan individu," tegas Deddy.
Selain itu, ia menjelaskan, hak angket bukan hanya sekadar tanda tangan dan bukan soal perjuangan untuk memperbaiki peradaban politik, namun lebih dari itu. Sehingga harus benar-benar disiapkan secara matang.
"Tentu harus disiapkan dengan baik dan benar. Kita punya naskah akademiknya, kita punya perhitungan yang cermat, tapi percaya bahwa politik itu dinamis. Yang perlu kalian tanya adalah partai partai lain seberapa kuat, seberapa konsisten. Karena kan biasa ini negara gotong royong. Semua hal digotong royongkan," ujar Deddy.
Advertisement
PDIP Bantah Loyo Gulirkan Hak Angket
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya membantah partainya loyo untuk mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu 2024 karena tak kunjung mengajukan hak angket DPR RI. Dia mengatakan kesadaran membuktikan kecurangan pemilu 2024 justru semakin kuat.
"Gaungkan itu sudah muncul karena kesadaran untuk mengungkapkan kecurangan dari hulu ke hilir ini semakin kuat," kata Hasto di kawasan Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Hasto menyampaikan, kesadaran untuk mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu 2024 harus terus dibangun. Semua pihak, kata dia, harus terlibat melakukan pergerakan menyelamatkan demokrasi.
"Dan itu akan menyertai nanti terhadap penggunaan seluruh proses poliitik, proses hukum terhadap gerakan dari civil society, dari perguruan tinggi, dari mereka-mereka yang sangat konsen untuk menyelamatkan demokrasi kita," jelas dia.
Sebab, kata dia, kecurangan pemilu dari hulu ke hilir tidak boleh dibiarkan. Meski begitu, Hasto tak lugas saat ditanyai momentum apa yang ditunggu PDIP untuk segera mengajukan hak angket.
"Kami telah menyatakan pemilu 2024 ini merupakan perpaduan antara apa yang terjadi pada pemilu 1971 dan pemilu 2009, perpaduan sempurna," ucap dia.
"Sehingga kami mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama berani mengungkapkan kebenaran terkait dengan pemilu ini," kata Hasto.
