Liputan6.com, Jakarta Para petani berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi pupuk ke pembelian gabah dengan harga tinggi. Mereka siap membeli pupuk non subsidi yang barangnya selalu tersedia di pasaran.
Hal tersebut diungkapkan salah seorang petani saat bertemu politisi Kang Dedi Mulyadi (KDM). Petani tersebut menggarap sendiri sawahnya seluas 120 bata.
“Ini semua pakai tenaga sendiri mulai dari tandur, babat, memupuk, hanya bayar traktor saja Rp 300 ribu. Paling sama pupuk subsidi itu juga susah dapatnya, jumlahnya juga terbatas,” katanya.
Baca Juga
Advertisement
Total petani tersebut mengeluarkan modal sekitar Rp 1 juta. Dari modal tersebut setelah empat bulan akhirnya panen dan mendapatkan uang dari penjualan gabah sekitar Rp 6 juta.
Menurutnya dengan kondisi pupuk subsidi yang sulit sudah seharusnya gabah dihargai Rp 800 ribu per kuintal. Angka tersebut dianggap sesuai dengan biaya produksi menggunakan pupuk non subsidi.
“Lebih baik pupuk tidak disubsidi asal harga gabahnya minimal Rp 800 ribu per kuintal, syukur bisa Rp 900 ribu. Pakai pupuk non subsidi padinya jadi lebih bagus, tidak perlu antre, kalau pakai yang subsidi sering telat karena barangnya gak ada,” ucapnya.
“Kalau saya berani pupuk tidak disubsidi asal harga gabahnya minimal Rp 800 ribu per kuintal,” lanjut petani tersebut.
Selain soal pupuk, petani tersebut juga menceritakan seharusnya ia bisa mendapatkan uang tambahan dari sawah 200 bata miliknya di desa lain.
Kebutuhan Meningkat
Sayangnya sawah tersebut saat ini tak bisa digarap karena mengalami kekeringan akibat irigasi rusak dan terhalang banyaknya pembangunan perumahan baru.
Senada dengan sang petani, KDM pun setuju jika pemerintah mengalihkan subsidi pupuk ke pembelian gabah petani. Menurutnya cara tersebut dinilai lebih efisien dan menguntungkan para petani.
“Mengalihkan subsidi pupuk ke pembelian gabah petani. Petani tidak akan lagi minta pupuk disubsidi jika harga jual gabah di atas Rp 800 ribu,” ujarnya.
Nantinya, kata KDM, pemerintah melalui Bulog bertugas membeli gabah petani dengan harga tersebut. Tetapi Bulog harus memiliki gudang yang baik karena saat ini rata-rata belum memenuhi persyaratan.
“Ini PR kita ke depan,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
Pria yang juga mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu juga menyayangkan banyaknya lahan pertanian yang tergerus oleh perumahan dan industri.
Padahal kebutuhan pangan terus meningkat. Sehingga ke depan dikaji ulang berbagai kebijakan agar para petani bisa menikmati untung dari hasil panen mereka.
Advertisement
