Liputan6.com, Jakarta - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) mengungkapkan bahwa 2023 merupakan tahun dengan jumlah uang kartal atau uang tunai yang beredar tertinggi selama 5 tahun terakhir. Jalin Pembayaran Nusantara merupakan perusahaan teknologi keuangan pengelola layanan jaringan switching LINK.
Mengutip data Bank Indonesia, Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara, Ario Tejo Bayu Aji memaparkan bahwa total uang kartal atau uang tunai yang beredar di 2023 telah mencapai Rp 1.101 triliun.
Advertisement
"Kebutuhan uang tunai masyarakat ini, 2023 kemarin merupakan angka yang tertinggi yaitu Rp1.101 triliun, dan itu tumbuh di antara masyarakat 7%," kata Ario dalam kegiatan Buka Bersama Media di Kebon Sirih, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Menurutnya, angka tersebut merupakan capaian yang wajar mengingat uang tunai masih menjadi pilihan transaksi masyarakat di seluruh negeri.
Hal itu terlihat dari data Global Payment Report yang menunjukkan uang tunai merupakan metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sebesar 45%.
Kemudian diikuti dengan transaksi dompet digital (e-wallet) sebesar 28%, serta kartu debit dan kartu kredit yang masing-masing di angka 11%.
Selain itu, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) juga masih mengalami pertumbuhan sebesar 1% yoy, dengan peningkatan terbesar dari tarik tunai sebesar 4% dan transaksi belanja meningkat 9%.
"Sementara untuk transaksi transfer intra 119% maupun antar bank 114%,” bebernya.
Selain uang tunai, juga terjadi pertumbuhan signifikan pada transaksi digital. Salah satunya adalah transaksi dengan platform Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh 130% yoy atau sebesar Rp. 294 triliun di tahun 2023.
Uang Beredar Februari 2024 Capai Rp 8.739 Triliun, Tumbuh 5,3%
Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2024 tumbuh positif. Posisi M2 pada Februari 2024 tercatat sebesar Rp 8.739,6 triliun atau tumbuh 5,3 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 5,4 persen (yoy).
"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 5,2 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,3 persen (yoy)," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Jumat (22/3/2024).
Erwin menjelaskan, perkembangan M1 terutama disebabkan oleh perkembangan uang kartal di luar Bank Umum dan BPR, serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
Uang kartal yang beredar di masyarakat pada Februari 2024 tercatat Rp 911,7 triliun atau tumbuh 12 persen (yoy), setelah tumbuh 10,3 persen (yoy) pada Januari 2024.
Adapun tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pangsa 46,6 persen terhadap M1 tercatat sebesar Rp 2.235,1 triliun pada Februari 2024 atau tumbuh 3,9 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 3,8 persen (yoy).
Kemudian, giro rupuah tercatat sebesar Rp 1.644,8 triliun atau tumbuh sebesar 3,5 persen (yoy), setelah tumbuh 3,6 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Advertisement
Uang Kuasi
Lebih lanjut, pada Februari 2024, Bank Indonesia mencatat uang kuasi dengan pangsa 44,8 persen dari M2 tercatat sebesar Rp 3.917,7 triliun atau tumbuh 5,3 persen (yoy) setelah tumbuh 6,1 persen (yoy) pada Januari 2024.
"Pertumbuhan uang kuasi dikontrubusikan oleh simpanan berjangka yang tumbuh 5,3 persen (yoy) pada bulan laporan, setelah tumbuh 5,8 persen (yoy) pada Januari 2024, serta oleh giro valas yang tumbuh sebesar 8 persen (yoy)," ujar Erwin.
Disisi lain, tabungan lainnya terkontraksi sebesar 0,8 persen (yoy) setelah terkontraksi sebesar 1,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Selanjutnya, Erwin menyampaikan bahwa perkembangan M2 pada Februari 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Penyaluran kredit pada Februari 2024 tumbuh sebesar 11,0 persen (yoy), relatif terjaga dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5 persen (yoy).
Disisi lain, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 2,3 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,8 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) terkontraksi sebesar 1,0 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy) pada Januari 2024.
