Liputan6.com, Jakarta Perum DAMRI mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 1 triliun di 2025. Suntikan uang negara tersebut salah satunya bakal digunakan untuk menambah armada bus listrik.
Adapun DAMRI merupakan salah satu dari 16 perusahaan pelat merah yang diusulkan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk bisa mengantongi PMN pada 2025 dengan total nilai mencapai Rp 44,24 triliun.
Advertisement
Corporate Secretary DAMRI Chrystian RM Pohan mengatakan, tambahan uang negara tersebut rencananya akan digunakan untuk pengadaan armada bus listrik tambahan, dimana saat ini perseroan memiliki sekitar 200 unit. Selain itu, PMN Rp 1 triliun itu pun akan dipakai untuk melakukan peremajaan armada.
"Detilnya untuk bus listrik seingat saya sih PMN Rp 1 triliun itu. Enggak (hanya untuk bus listrik), ada beberapa komponen kayak peremajaan di angkutan antar kota, terus juga segmen di daerah perintis," ungkapnya di Jakarta, dikutip Rabu (27/3/2024).
Pohan mengutarakan, DAMRI mengajukan usulan penyertaan modal tersebut ketika Kementerian BUMN mengumpulkan masukan dari seluruh perusahaan pelat merah.
Belum Tentu
Namun begitu, perseroan belum tentu mendapat alokasi tersebut. Pasalnya, pencairan PMN masih harus menunggu persetujuan dari Komisi VI DPR RI.
"Makanya sekarang tuh lagi masuk buat tahun 2025. Tapi kan itu belum, musti dibahas dan disahkan oleh DPR ya. Jadi kita lihat saja nanti waktunya," kata Pohan.
Erick Thohir Usul Tambahan PMN Rp 13,6 Triliun untuk 7 BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) tahun 2024 untuk 7 perusahaan pelat merah. Nilainya mencapai Rp 13,6 triliun.
Erick Thohir mengatakan sumber dana PMN ini dari dana cadangan investasi yang dimiliki pemerintah. Tujuannya untuk menyelesaikan sejumlah penugasan yang dijalankan BUMN.
"Tentu sebagai catatan juga yang terpenting seperti juga kita terus dorong yang namanya penyehatan dan juga tentu penugasan yang sudah kita inikan (sepakati)," ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dia pun meminta usulan PMN Rp 13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI. Memang, perlu restu Komisi VI untuk mendorong pencairan dana dari pemerintah ke BUMN.
"Di tahun 2024 ini memang kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai 13,6 triliun, Saya kira mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan seluruh jajarannya," paparnya.
Rincian PMN
Sebagai rinciannya, ada PMN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 2 triliun untuk memberi rangkaian KRL baru dan retrofit sejumlah rangkaian.
Lalu, ada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 1,6 triliun untuk penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang-Betung. Kemudian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe sebesar Rp 1 triliun, ada rencana untuk penguatan bisnis.
Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian 3 kapal baru guna melayani rute perintis. Kemudian, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp 2 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
Tak lupa, ada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan. Serta, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan modal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Ini penugasan dari pemerintah, san itu totalnya Rp 13,6 triliun," kata dia.
Advertisement
