Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus) Wilayah Jawa Timur mengadakan focus group discussion tentang penguatan literasi politik dan konsolidasi damai pasca Pemilu 2024 pada Kamis (28/3). Kegiatan yang bertempat di Komunitas Coffee Space, Gubeng, Surabaya ini bertujuan untuk memutus rantai polarisasi dan konflik pasca Pemilu 2024.
"Kami dan segenap pemuda dan mahasiswa, utamanya yang tergabung dalam Bemnus Jawa Timur, mengajak semua pihak untuk berhenti menebar agitasi dan provokasi. Kita mendorong terciptanya rekonsiliasi dan konsolidasi damai semua pihak, baik calon, simpatisan, tim pemenangan. Rekonsiliasi adalah jembatan menuju harmoni,” kata Sekretaris Daerah Bemnus Jawa Timur, Daming Laisow seperti dikutip dari siaran pers diterima.
Advertisement
Dia meyakini, pemuda memiliki peran strategis bukan hanya sebagai garda depan kontrol demokrasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk merawat kerukunan, keutuhan, dan keakraban warga negara. Salah satunya, dengan penguatan literasi politik dan konsolidasi damai.
“Pasca proses politik elektoral bernama Pemilu, publik Indonesia dihadapkan pada potensi keterbelahan dan polarisasi. Konflik politik dukungan terus meruncing hingga berimbas pada harmonisasi warganegara. Tentu ini pola sosial yang berbahaya bagi integrasi bangsa,” terang alumnus Fakultas Hukum Universtitas Dr. Soetomo ini.
Polarisasi di Masyarakat Imbas Kepentingan Elite
Pada hal tersebut, lanjut Daming, pemuda, milenial, dan mahasiswa memiliki peran urgen untuk menjadi perekat keakraban berwarganegara, utamanya pasca Pemilu 2024. Sebab, ruang publik dan ruang digital tak sedikit yang mewartakan narasi perpecahan akibat dukungan politik. Maka dia mendorong pemuda harus tampil untuk meng-counter itu.
"Polarisasi di masyarakat akibat imbas dari konflik politik kalangan elit atas. Pasca KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, narasi-narasi propaganda terus muncul di ruang-ruang publik hingga maya," kritik dia.
Daming menyayangkan, meski KPU sebagai lembaga paling legitimate telah resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, tetapi ketegangan politik justru makin menjadi. Bahkan hingga kini sengketa Pemilu 2024 dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Masyarakat dan elite mestinya berusaha mendinginkan suasana politik dengan cara menyampaikan narasi menyejukkan,” saran dia.
Advertisement
Ketegangan Pasca Pemilu Harus Segera Berakhir
Meski demikian, permohonan sengketa Pemilu di MK tentu sesuai dengan prosedur konstitusi. Problemnya, perdebatan tidak produktif dan cenderung agitatif tak perlu terus diproduksi.
"Proses Pemilu 2024 yang cukup melelahkan selama dua tahun terakhir mestinya didinginkan dengan narasi keceriaan, penerimaan, dan keharmonisan dari para elit. Sebab dari itu, rekonsiliasi kebangsaan harus menjadi isu utama yang harus terus disampaikan hari ini," harap dia.
"Rekonsiliasi berusaha menempatkan persatuan dan integritas bangsa di atas kepentingan politik lima tahunan," imbuhnya menandasi.
