Liputan6.com, Jakarta - Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim penting untuk dilakukan di kawasan rural seperti perdesaan dan pesisir. Alasannya, masyarakat di kawasan rural seperti petani, peternak, dan nelayan menjadi kelompok yang paling terdampak dari krisis iklim.
“Untuk mitigasi perubahan iklim di kawasan rural, salah satu upaya yang diusung Yayasan Rumah Energi (YRE) adalah dengan Koperasi Hijau,” kata Manajer Komunikasi Yayasan Rumah Energi, Fauzan Ramadhan seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (2/4/2024).
Advertisement
Fauzan menjelaskan, Gerakan Koperasi Hijau memusatkan perhatian pada upaya transisi energi yang dengan sendirinya akan membuka peluang pekerjaan ramah lingkungan atau Green Jobs di kawasan tersebut.
“Anggota koperasi bergerak di akar rumput, utamanya area rural. Koperasi Hijau dicetuskan untuk mengarusutamakan konsep hijau yang identik dengan ramah lingkungan, berkelanjutan, dalam lingkup kelembagaan koperasi di Indonesia,” nilai Fauzan.
Fauzan percaya, YRE merupakan lembaga yang dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi kendaraan untuk memobilisasi pembiayaan untuk aksi iklim yang lebih baik. Sebab konsep koperasi hijau pada dasarnya dihadirkan untuk menggerakkan peran koperasi dalam pembiayaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Studi YRE menunjukkan koperasi memiliki kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan perubahan iklim. Oleh karena itu, narasi koperasi hijau perlu didorong secara khusus untuk memberikan stimulus kepada koperasi bahwa sektor hijau tidak hanya berorientasi pada lingkungan hidup, tetapi juga menguntungkan dari segi bisnis”, ajak dia.
“Secara prinsip, koperasi hijau dan sektor kerja hijau (Green Jobs) bisa berjalan bersamaan dan bahkan saling melengkapi,” tambah dia.
Green Jobs Berpotensi Tumbuh Tinggi di Daerah Rural
Sementara itu, Ridwan Arif selaku Manajer Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Koaksi Indonesia, mengatakan Green Jobs punya potensi tumbuh tinggi di daerah rural. Koaksi Indonesia menyoroti dari sektor energi dengan adanya upaya khusus pemerintah seperti Kementerian ESDM untuk mengejar rasio elektrifikasi.
“Salah satu upayanya adalah membangun pembangkit desentralisasi sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada, baik PLTS, PLTB maupun PLTMH,” ujar Ridwan dalam kesempatan terpisah.
Ridwan meyakini, transisi energi perlu diiringi peningkatan kapasitas SDM di wilayah rural agar pembangunan bisa berkelanjutan. Sebab, proses pembangunan pembangkit di daerah rural hingga operasional dan perawatan akan melibatkan masyarakat desa setempat.
“Selain sektor energi tentunya terdapat sektor-sektor lain yang berpotensi menjadi Green Jobs. Misalnya, sektor agrikultur, sektor perikanan dan kelautan, serta pariwisata,” rinci dia.
Mengutip data Kemenparekraf, lanjut Ridwan, ada 3.410 desa wisata dari 43 provinsi di Indonesia. Artinya, jika seluruh desa wisata tersebut dapat menerapkan wisata yang ramah lingkungan, maka tentu akan menciptakan Green Jobs yang besar.
“Hasil riset yang telah dilakukan Koaksi Indonesia pada 2022 dalam studi yang berjudul Green Jobs & Potensinya dalam Transisi Energi di Indonesia menemukan potensi penciptaan lapangan pekerjaan di sektor energi,” Ridwan menandasi.
Advertisement
