DPR Minta Diskon Tarif Tol 50%, Bakal Disetujui?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajarannya merespon permintaan Komisi V DPR RI, yang ingin agar pemerintah menambah besaran diskon tarif tol di musim mudik Lebaran 2024 jadi 50 persen.

Komisi V DPR sendiri mengusulkan agar pemerintah mau mensubsidi atau menambahkan besaran diskon sebanyak 30 persen dari porsi 20 persen yang digelontorkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Ditemui usai raker persiapan mudik 2024 bersama Komisi V DPR RI, Selasa (2/4/2024), Pak Bas sapaan akrab Basuki mengatakan, kebijakan diskon tarif tol sebenarnya jadi hak BUJT sebagai pengurus jalan tol.

Sementara untuk tambahan diskon yang berasal dari alokasi anggaran pemerintah, pak Bas pun sanksi negara bisa ikut membantu, lantaran itu akan bebankan anggaran pemerintah untuk membayar kompensasi. "Saya kira subsidi-subsidi lagi enggak lah," imbuhnya.

Senada, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menyebut BUJT bisa untuk menggratiskan ongkos tol. Namun, negara nantinya akan menanggung kerugian lantaran perusahaan-perusahaan itu akan menodongkan uang kompensasi ke pemerintah.

"Ya memungkinkan saja, kalau secara aturan digratiskan pun mungkin. Tapi mereka akan klaim ke negara, kan eman-eman nanti. Mahal itu kalau (digratiskan/tambah 30 persen)," ungkapnya.

Sukarela

Oleh karenanya, Hedy bilang bahwa diskon tarif tol jadi bentuk kesukarelaan dari masing-masing BUJT. Ia pun tak ingin volume lalu lintas menuju jalan tol semakin membludak akibat tarifnya terlalu murah.

"Karena begini, kalau tol macet, padat, hampir berhenti, untung enggak BUJT-nya? Enggak kan? Karena yang lewat gerbang yang dihitung. Kalau padat, macet berarti yang lewat gerbangnya makin sedikit," paparnya.

"Oleh karena itu, tindakan sukarela itu salah satu upaya bagaimana agar tidak macet yang mengakibatkan pendapatan BUJT tidak sebesar kalau lancar pada saat kondisi puncak," pungkas Hedy.