Liputan6.com, Jakarta Sebuah perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei telah mengumumkan proposal pembangunan kereta api berkecepatan tinggi atau kereta cepat pertama di pulau Kalimantan yang akan menghubungkan Brunei dengan dua negara tetangganya yang lebih besar, Indonesia dan Malaysia, termasuk ibu kota negara tersebut di masa depan.
Dikutip dari Nikkei Asia, Rabu (3/4/2024), Brunergy Utama, perusahaan infrastruktur Brunei meluncurkan proyek tersebut pada akhir pekan, mengatakan bahwa Kereta Api Trans-Borneo akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara.
Advertisement
Menurut pengumuman tersebut, tahap pertama akan menghubungkan Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat di Indonesia, dengan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, dan distrik Tutong di Brunei – serta wilayah barat dan barat, pantai utara pulau itu.
Tahap kedua akan berjalan ke selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan.
“Dan nantinya akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara,” kata perusahaan itu.
Indonesia berencana memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke kota baru yang sedang dibangun di pulau tersebut mulai tahun ini.
24 Stasiun
Akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi bersama dengan total 24 stasiun, dan kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, sesuai usulan. Proyek ini dilaporkan diperkirakan menelan biaya $70 miliar.
Prospek proyek ini, termasuk partisipasi dari Malaysia dan Indonesia, masih belum jelas.
Dipuji Malaysia
Kepala Menteri Negara Bagian Sabah Hajiji Noor memuji usulan mega proyek kereta api tersebut, dan mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi katalis ekonomi bagi wilayah Kalimantan. Ia mengatakan bahwa jika proyek ini terwujud, maka hal ini akan memfasilitasi perdagangan, mendorong pertumbuhan industri di daerah perbatasan, meningkatkan pariwisata di wilayah Kalimantan, dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi dilaporkan mengatakan pada bulan November lalu bahwa kementeriannya telah menerima proposal awal mengenai proyek tersebut.
Dia mengatakan pemerintah federal telah menyetujui alokasi keuangan khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rute di Sabah dan Sarawak, menurut outlet berita Malaysia Free Malaysia Today.
Namun Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei untuk memulai proyek tersebut.
Advertisement
Indonesia Belum Komitmen
Seorang pejabat pemerintah daerah di Kalimantan Utara mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa beberapa diskusi telah dilakukan mengenai proyek tersebut dengan Brunei, namun Indonesia belum berkomitmen terhadap apa pun. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan "belum ada tindak lanjut mengenai masalah ini, terutama yang melibatkan" kementerian.
Menteri Komunikasi dan Transportasi Brunei Shamhary Mustapha mengatakan usulan tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintah.
