Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mendukung pemerintah daerah (pemda) di wilayah Jawa Timur dapat menjadi percontohan keterpaduan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah.
Azwar Anas menilai transformasi layanan digital, serta penerapan prinsip reformasi birokrasi (RB) menjadi salah satu hal yang krusial untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan berdampak.
Advertisement
"Kita sangat berharap Jawa Timur bisa jadi pionir, bisa menjadi role model dari proses yang sekarang Kemendagri, Kemenpanrb, Kominfo diberi mandat Presiden untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan supaya reformasi birokrasi menjadi lincah," ujar Azwar Anas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045 di Surabaya, Rabu (3/4/2024).
Terkait digitalisasi, Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyampaikan, digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan kedepan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi.
Ditegaskannya bahwa Presiden telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
"Saya lihat di Kabupaten Bayuwangi dan Kota Surabaya sedang bertahap dari 200 aplikasi tinggal satu portal, Single Sign On (SSO)-nya nanti tinggal masuk sehingga rakyat tidak sulit," imbuhnya.
Perubahan Paradigma
Untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, Anas menekankan diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input dimana ke orientasi outcome, yakni besaran kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Menurut dia, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi menjadi daerah sangat maju pada masa yang akan datang karena memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, energi terbarukan, pariwisata, industri, maupun kehutanan.
"Potensi Jawa Timur ini cukup beragam dan ini menurut kami banyak hal yang sangat strategis tumbuh maka nasional akan sangat terbantu," ungkapnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus memonitor kabupaten/kota agar musrenbangdes hingga musrenbang provinsi punya skala prioritas untuk bisa dieksekusi. Selanjutnya, Anas memaparkan beberapa isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur.
Dijelaskan, saat ini masih terdapat 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur atau sekitar 29 yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). "Harapan kami kalau bisa dituntaskan, sehingga ini bisa menjadi salah satu provinsi yang tuntas dan kita akan masuk ke next level ke MPP Digital. Nah sekarang sudah ada pilot project di Kabupaten/Kota Jawa Timur," tuturnya.
Advertisement
Tindak Lanjut
Selain itu, seluruh Instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah terhubung dengan SP4N-LAPOR!. Terdapat 10.099 laporan masuk, dan Pemerintah Kota Malang menjadi instansi penerima laporan terbanyak dengan persentasi tindak lanjut 100 persen. Sementara, untuk persentase tindak lanjut laporan se-Jawa Timur telah mencapai 97 persen secara keseluruhan.
Penerapan bertahap digitalisasi layanan publik pada layanan dasar perlu dilakukan melalui MPP Digital. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebanyak 35 kabupaten/kota telah melaporkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan 4 kabupaten/kota belum menyampaikan laporan SKM 2023.
