Liputan6.com, Jakarta - Komjen Pol (Purn) Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam sidang, majelis hakim melempar pertanyaan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal bansos dan dicopotnya Buwas dari Dirut Bulog sejak Desember 2023.
Advertisement
Buwas membantah dirinya dicopot dari Dirut Bulog karena menolak program bantuan sosial (bansos). Sebagai Dirut Bulog, Buwas mengaku hanya bertugas menyalurkan beras bansos yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Saya tidak pernah menolak bansos. Justru bansos itu kan programnya Pak Presiden, programnya pemerintah. Beras yang di Bulog itu kan berasnya pemerintah. Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan beras itu, saya tugasnya hanya menyalurkan," kata Buwas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
"Jadi enggak ada hubungannya dengan itu, menolak (bansos) itu enggak ada. Bukan kapasitasnya itu Dirut Bulog itu menolak. Harus melaksanakan perintah negara," sambungnya.
Mantan Kabareskrim Polri ini menilai pencopotan dirinya sebagai Dirut Bulog merupakan hal yang biasa. Sebab, kontrak penugasan Buwas menjadi Dirut Bulog berlangsung selama lima tahun yakni dari 2018-2023.
"Pergantian itu biasa. Bagi saya itu biasa saja enggak ada masalah, bagi saya ya. Karena namanya itu amanah ya, tugas. Kalau waktunya sudah selesai, kalau pimpinan siapa pun mengatakan ganti ya diganti, enggak ada masalah. Bagi saya enggak ada masalah," tutur Budi Waseso.
MK Singgung Minimnya Peran Mensos di Penyaluran Bansos
Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyinggung soal peran Menteri sosial Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma yang sangat sedikit dalam penyaluran bansos di awal tahun 2024.
Padahal, pembagian bansos adalah tupoksi dari Kementerian Sosial.
"Sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih, ada apa nih Bu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat ibu menjadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya?,” tanya Daniel dalam sidang lanjutan sengketa Pemilu, di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Daniel juga mempertanyakan soal peran Menko perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi yang justru lebih sering membagikan bansos.
"Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK, ikut membagi-bagi perlinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini," tutut dia.
Advertisement
MK Pertanyakan Jokowi Lebih Sering ke Jateng Selama Pemilu
Hakim MK, Saldi Isra juga mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi), lebih sering melakukan kunjungan di Jawa Tengah selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal itu dia tanyakan kepada empat menteri yakni Menko PKM Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini yang hadir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
"Jadi kami harus menananyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" kata Saldi Isra.
"Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan oleh pemohon," sambungnya.
Selain itu, Saldi Isra juga mempertanyakan asal-muasal alokasi dana yang digunakan dalam kunjungan Presiden Jokowi selama Pemilu 2024.
"Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon," imbuh dia.
