4 Hal yang Disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membandingkan, bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh beberapa negara lain karena dampak dari El Nino.

Dia mengatakan, terjadinya El Nino sangat mempengaruhi masyarakat miskin. Sehingga, beberapa negara termasuk Indonesia memberikan bantuan sosial.

"Sejak bulan Desember 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan," kata Airlangga, dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan. Yang tentunya sangat menggangu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin," sambungnya.

Beberapa negara lain yang memberikan bansos diantaranya Singapura memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Bantuan tersebut dilakukan pada bulan September.

Sementara, di India memberikan bantuan berupa sereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun dan ini juga dilakukan antara bulan September-November 2023.

"Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dilanjutkan 2024 sampai dengan September," paparnya.

Lalu, Airlangga memaparkan, negara Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani akibat El Nino setara dengan 3,47 triliun pada September 2023.

"Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta. Dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem setara 835 triliun," ucap Airlangga.

Sementara, di Indonesia bantuan yang disalurkan karena dampak El Nino lebih rendah dibanding dengan negara-negara tersebut.

"Bansos di Indonesia misalnya bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia 25,6 persen. Singapura 41,7 dan India 55,6 dan Amerika Serikat 12,1 persen," imbuh Airlangga.

Airlangga Hartarto menegaskan, program perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Apalagi, kata dia, Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu.

"Kami tegaskan beberapa hal yang pertama program perlindungan sosial (perlinsos) adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan," kata Airlangga.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa perlinsos terus akan dilakukan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi di masyarakat.

"Pemerintah melakukan perlindungan sosial juga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024 risiko dari pada El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan," ujar dia.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, program perlinsos juga dilakukan secara transparan dan telah dibahas bersama DPR RI.

"Bahwa penetapan proram pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," imbuhnya.

Airlangga Hartarto mengakui memang anggaran perlindungan sosial (perlinsos) di tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal itu disebebkan, lantaran adanya fluktuasi perkembangan perekonomian sejak tahun 2020 hingga 2024.

"Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu Rp476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu Rp496,8 triliun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024,," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan catatannya, realisasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tahun 2023 sebesar 78,43 dolar AS per barel. Sedangkan, asumsi ICP tahun 2024 sebesar 82 dolar AS per barel.

"Nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata dari level Rp15.230 menjadi rata-rata Rp15.664 di tahun 2024," ucap Airlangga.

Sejalan dengan kenaikan harga minyak dan nilai tukar rupiah, juga berdampak terhadap kenaikan subsidi energi tahun 2024 menjadi 19,5 juta kilo liter dibandingkan tahun 2023 yang hanya 16,5 kilo liter.

"Anggaran perlindungan sosial terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada 2024 dan 55,9 persen 2024 yang mengalami kenaikan dan BBM salah satu kompenen utama," terang Airlangga.

Airlangga Hartarto memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu akan disalurkan pada semester I-2024.

"Tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan yang ditargetkan terealisasi di semester I-2024 ini berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20," kata Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan, unntuk mengoptimalkan manfaat daripada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran.

"Sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan 1 tahun 4 kali penyaluran, kemudian kartu sembako penyaluran per 2 bulan satu tahun 6 kali, penyaluran BLT BBM sekaligus untuk 4 bulan seperti di kami sampaikan," pungkas dia.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan penyaluran BLT tersebut pada Februari 2024 lalu namun tanggalnya belum ditetapkan karena bansos pangan termasuk BLT El Nino masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, ada kemungkinan untuk BLT Mitigasi risiko pangan mundur.

Airlangga menegaskan, BLT Mitigasi Risiko Pangan berbeda dengan BLT El-Nino. Namun, karena harga pangan masih mengalami kenaikan diperlukan intervensi dari Pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, bantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diketahui ada sekitar 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran untuk program tersebut.

Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan yaitu pada Januari hingga Maret 2024. Pada penyaluran pertama bantuan tersebut sekitar Rp200.000 per bulan.