Airlangga Jawab Pertanyaan MK: Dari Alasan Lonjakan Harga Beras hingga Bantahan Terkait Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri sidang sengketa Pilpres pada Jumat 5 April 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kesempatan itu, ada sejumlah hal yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Salah satunya dia mengatakan, bukan hanya Indonesia saja yang menggelontorkan bantuan sosial (bansos) karena dampak dari El Nino.

"Sejak bulan Desember 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan," kata Airlangga dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 5 April 2024.

"(Gangguan) Itu baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan. Yang tentunya sangat menggangu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bansos," sambungnya.

Airlangga memaparkan beberapa negara lain yang memberikan bansos diantaranya Singapura memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Bantuan tersebut dilakukan pada bulan September.

Sementara, di India memberikan bantuan berupa sereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun dan ini juga dilakukan antara bulan September-November 2023.

"Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dilanjutkan 2024 sampai dengan September," paparnya.

Lalu, Airlangga memaparkan, negara Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani akibat El Nino setara dengan 3,47 triliun pada September 2023.

"Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta. Dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem setara 835 triliun," ucap Airlangga.

Sementara, di Indonesia bantuan yang disalurkan karena dampak El Nino lebih rendah dibanding dengan negara-negara tersebut.

"Bansos di Indonesia misalnya bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia 25,6 persen. Singapura 41,7 dan India 55,6 dan Amerika Serikat 12,1 persen," imbuh dia.

Selain itu, Airlangga Hartarto mengakui memang anggaran perlindungan sosial (perlinsos) di tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal itu disebebkan, lantaran adanya fluktuasi perkembangan perekonomian sejak tahun 2020 hingga 2024.

"Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu Rp476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu Rp496,8 triliun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan catatannya, realisasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tahun 2023 sebesar 78,43 dolar AS per barel. Sedangkan, asumsi ICP tahun 2024 sebesar 82 dolar AS per barel.

"Nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata dari level Rp15.230 menjadi rata-rata Rp15.664 di tahun 2024," ujarnya.

Sejalan dengan kenaikan harga minyak dan nilai tukar rupiah, juga berdampak terhadap kenaikan subsidi energi tahun 2024 menjadi 19,5 juta kilo liter dibandingkan tahun 2023 yang hanya 16,5 kilo liter.

"Anggaran perlindungan sosial terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada 2024 dan 55,9 persen 2024 yang mengalami kenaikan dan BBM salah satu kompenen utama," terang Airlangga.

Airlangga Hartarto memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu akan disalurkan pada semester I-2024.

"Tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan yang ditargetkan terealisasi di semester I-2024 ini berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20," kata dia.

Menko Airlangga mengatakan, unntuk mengoptimalkan manfaat daripada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran.

"Sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan 1 tahun 4 kali penyaluran, kemudian kartu sembako penyaluran per 2 bulan satu tahun 6 kali, penyaluran BLT BBM sekaligus untuk 4 bulan seperti di kami sampaikan," beber dia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat menjawab pertanyaan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo apakah ada pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pembagian bansos di masa Pemilu 2024.

Airlangga menegaskan, setiap pertemuan para menteri dengan Presiden Jokowi hanya membahas terkait tupoksi masing-masing kementerian.

"Pertama kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian," kata dia.

Airlangga mengatakan, pembahasan terkait pemilu menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, pihaknya tak ada pembahasan soal pemilu di setiap pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemendagri. Pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau sektor ekonomi, kita tidak membahas terkait pemilu," terang dia.

Lebih lanjut, Airlangga pun menegaskan kembali bahwa bansos yang disalurkan pemerintah merupakan program yang rutin setiap bulan. Oleh karena itu, dia memastikan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaran Pemilu 2024.

"Bantuan ini kan kaitannya dengan kembali lagi dengan El Nino kembali lagi disampaikan Bu Mensos, ini program yang sifatnya selalu bulanan," ucap Airlangga.

"Jadi enggak ada ekstra program yang kaitannya sama pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan tiap tahun," tegas Airlangga.