Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Penasihat Khusus Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut dia, hal itu bisa saja terjadi selama tak dilarang konstitusi.
"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," jelas Bahlil usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/4/2024).
Advertisement
Dia pun mengklaim bahwa Jokowi tak ikut campur dalam pembentukan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menyebut Jokowi memahami bahwa pembentukan kabinet merupakan hak prerogtif presiden terpilih.
"Pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden. Tau mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," ujarnya.
Disisi lain, Bahlil mengakui sudah mulai ada pembahasan soal program pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menututkan prinsip program pemerintahan kedepan adalah berkelanjutan.
"Karena ini sifatnya berkelanjutan, maka program-program 2025 sudah harus mencerminkan tenrang visi misi dan program besar dari presiden terpilih. Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU," tutur Bahlil.
"Jadi jangann kita mendahului apa yang menjadi tugas daripada MK dan KPU. Tapi bahwa ancang-ancang besar, garis besarnya mungkin saja itu sudah dimasukkan," sambung dia.
Nama Bahlil Disebut di Sidang MK
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia heran namanya diseret oleh Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam persidangan sengketa hasil pemilu 2024.
Menteri asal Partai Golkar itu dipersoalkan karena ikut mendampingi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat kampanye ke Papua pada Januari 2024 lalu.
Bahlil Lahadalia menilai tidak ada yang salah dirinya mendampingi Gibran berkampanye di Papua. Terlebih, dia telah mengajukan izin cuti kampanye kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Emang enggak boleh aku dampingi Mas Gibran? Emang aku apa namanya dampingi Mas Gibran kenapa? Ada masalah di mana? Masalahnya apa?" ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/3/2024).
"Lho, saya kan waktu itu (dampingi Gibran kampanye) kan cuti (sebagai menteri)," sambungnya.
Advertisement
Menolak Apabila Diminta Hadir di Sidang MK
Dia menolak apabila diminta hadir sebagai saksi di sidang sengketa hasil pilpres 2024. Bahlil mengaku dirinya akan menganalisis aspek hukum dari tuduhan yang disampaikan Timnas AMIN.
"Gimana saya mau setuju, barangnya aja belum saya baca," ujar Bahlil.
Bahlil pun meminta Timnas AMIN segera menyelesaikan sidang sengketa hasil pilpres 2024 di MK.
"Udahlah suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya, suaranya bagaimana," tutur Bahlil.
