Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Maret 2024 merilis proposal anggarannya untuk tahun fiskal 2025. Di dalamnya, ia mengusulkan tiga perubahan pada cara hukum federal beroperasi sehubungan dengan kripto.
Ada beberapa perubahan baik, seperti penerapan peraturan sekuritas yang ada pada kripto. Namun, ada juga satu perubahan yang dinilai tidak masuk akal, yaitu pajak khusus untuk penambangan kripto.
Advertisement
Usulan tersebut memuat dua perubahan peraturan. Pertama, penghapusan celah pajak yang memungkinkan pedagang mata uang kripto menghapus kerugian atas aset yang mereka jual dan kemudian dengan cepat membeli kembali. Kedua adalah penerapan aturan non-pengakuan pinjaman keamanan pada pinjaman aset kripto yang diperdagangkan secara aktif.
Melansir Cointelegraph, Kamis (11/4/2024), perubahan pertama hanya memperluas aturan yang ada untuk perdagangan saham dan obligasi ke mata uang kripto. Ini adalah contoh yang bagus tentang pemerintah yang menciptakan lapangan bermain yang adil bagi kelas aset serupa tanpa menciptakan rezim baru yang rumit dan birokratis.
Saat ini, saham yang dijual merugi tidak bisa dibeli kembali dalam waktu kurang dari 30 hari. Jika pedagang membeli kembali saham tersebut, mereka tidak dapat mengurangi kerugian pajaknya. Kondisi demikian adalah praktik yang dikenal sebagai wash trading.
Dengan kripto, aturannya lebih ambigu. Tidak jelas dalam peraturan saat ini kapan pedagang dapat membeli kembali kripto mereka, tetapi mereka sering melakukannya dalam waktu kurang dari 30 hari. Mereka menyadari kerugian mereka untuk tujuan perpajakan dan kemudian segera membeli kembali aset kripto yang sama, secara fungsional menyadari kerugian tanpa benar-benar kehilangan aset tersebut.
Kesenjangan antara saham dan kripto disebabkan oleh lambatnya penerapan peraturan dan bukan karena perbedaan mendasar antara kripto dan sekuritas. Modifikasi kedua mengikuti program serupa dan menerapkan peraturan sekuritas pada perdagangan kripto, yang cara kerjanya sangat mirip.
Pendekatan Berlawanan dengan Kripto
Meskipun hal ini tidak berarti perdagangan kripto dan pasar keuangan tradisional adalah satu kesatuan, kesamaannya memungkinkan pembuat kebijakan untuk memindahkan regulasi dari keuangan tradisional ke kripto jika diperlukan.
Dalam hal ini, ketika meminjamkan sekuritas tradisional seperti dana pensiun dan reksa dana, pihak yang memberikan pinjaman tidak diharuskan untuk mengakui kerugian dan keuntungan jika mereka menerima kembali sekuritas yang pada dasarnya sama.
Memperluas aturan ini ke aset digital akan membuat banyak dari pinjaman ini bebas pajak, seperti halnya sekuritas. Kedua proposal pemerintahan Biden adalah contoh perluasan penerapan peraturan tanpa pembentukan lembaga baru atau beban yang tidak semestinya diterapkan pada industri kripto yang sedang berkembang.
Sayangnya, usulan Biden untuk pajak penambangan kripto mengambil pendekatan yang berlawanan dengan kripto. Bitcoin ada di buku besar digital yang dihosting pada satu juta komputer.
Untuk memperbarui buku besar dengan transaksi baru, jutaan komputer ini bersaing untuk memvalidasi transaksi tersebut. Ini disebut penambangan, dan terminal yang memvalidasi diberi imbalan berupa Bitcoin.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Advertisement
Bitcoin Senilai Rp 31,8 Triliun Disita Otoritas AS, Ada Apa?
Sebelumnya diberitakan, Bitcoin (BTC) senilai sekitar USD 2 miliar atau setara Rp 31,8 triliun (asumsi kurs Rp 15.947 per dolar AS) yang disita oleh otoritas AS, sehubungan dengan kasus pasar Jalur Sutra, telah dipindahkan ke alamat dompet baru.
Dilansir dari Coinmarketcap, Selasa (9/4/2024), data Blockchain dari 2 April mengungkapkan dompet yang terkait dengan Departemen Kehakiman AS melakukan transaksi uji 0,001 BTC ke alamat Coinbase Prime.
Selanjutnya, dompet yang sama mentransfer 30.174 BTC, setara dengan sekitar USD 2 miliar pada saat itu, ke alamat yang berbeda.
Penyelidik online mengidentifikasi dompet ini sebagai dompet berisi Bitcoin yang disita dari James Zhong, yang dihukum pada 2022 karena perannya dalam kasus Jalur Sutra.
Pada 2012, Zhong mencuri lebih dari 50.000 BTC dari platform Silk Road. Pada 2021, otoritas AS menggerebek propertinya dan menemukan dompet keras berisi Bitcoin. Mayoritas mata uang kripto yang disita dikirim ke alamat yang sama yang memulai transfer lebih dari 30.000 BTC pada 2 April.
Silk Road adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan barang terlarang seperti senjata, obat-obatan, dan informasi kartu kredit curian. Ross Ulbricht, pencipta Silk Road, ditangkap oleh otoritas AS pada 2013 dan saat ini menjalani dua hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Pada Maret 2023, otoritas pemerintah AS melaporkan penjualan sekitar 9.861 BTC yang disita dari Zhong senilai lebih dari USD 215 juta, menyisakan sekitar 40.000 BTC tersisa. Berita transaksi tersebut membuat BTC turun 3.74% selama 24 jam terakhir, karena potensi penjualan BTC akan menambah tekanan jual di pasar.
